WASIOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama mendesak percepatan perbaikan ruas jalan Windesi-Werianggi.
Ruas sepanjang 8 Km yang menghubungkan ibukota Distrik Windesi dengan distrik Nikiwar itu dalam kondisi rusak berat sehingga sulit dilalui kendaraan.
Kondisi jalan yang berlubang dan berbatu serta licin dilaporkan telah beberapa kali menimbulkan kecelakaan.
Masyarakat setempat telah berulang kali meminta agar dilakukan perbaikan namun sejauh ini belum ada realisasi.
Laode Amirudin, anggota DPRD dari daerah pemilihan III yang meliputi wilayah Windesi dan sekitarnya meminta Pemkab Teluk Wondama segera mengambil langkah untuk merealisasikan perbaikan ruas jalan Windesi-Nikiwar.
“Dari dulu waktu masih Kadin PU yang lama bilang bahwa jalan itu nanti ditangani oleh Provinsi (Dinas PUPR Provinsi Papua Barat) tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Jalan itu sudah banyak makan korban.
Banyak masyarakat yang kecelakaan di situ jadi kami minta agar segera dilakukan perbaikan.
Kalau dari provinsi belum bisa karena anggarannya besar mungkin ada sharing dana dari kabupaten. Paling tidak ada beberapa kilo dulu yang paling parah, “kata Amirudin.
Hal itu disampaikan politisi PKS itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD dengan Dinas PUPR di gedung dewan di Isei, Senin (13/9/2021).
Permintaan serupa juga diutarakan anggota DPRD lainnya Janes Moses Golongi. Menurut Golongi, ruas Windesi-Werianggi sudah seharusnya mendapat perhatian khusus karena merupakan akses penghubung utama antar distrik.
Jalan tersebut juga menjadi jalur distribusi barang dan jasa termasuk produk pertanian masyarakat untuk dipasarkan ke kota Wasior maupun ke luar Wondama melalui pelabuhan Windesi.
“Itu sudah terlalu lama (rusak) jadi diharapkan ini jangan sampai kita ulur lagi, jangan kita undur lagi. Karena Windesi juga merupakan distrik yang menjadikan kabupaten ini sehingga harus mendapatkan perhatian,”ucap legislator dari Perindo ini.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Teluk Wondama Hans Bano menjelaskan ruas Windesi-Werianggi sejak 2018 sudah naik status menjadi jalan provinsi. Itu sebabnya perbaikan jalan tersebut menjadi kewenangan Pemprov Papua Barat.
Sejak 2019, kata Hans, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Papua Barat terkait peningkatan jalan Windesi-Werianggi.
Hans mengklaim, Dinas PUPR Papua Barat sebenarnya telah memberi lampu hijau namun karena adanya refocusing APBD untuk penanganan Covid-19, realisasinya menjadi tertunda.
“Tapi kami sudah melakukan koordinasi dengan Kabid Bina Marga Provinsi dan jawabannya itu sudah menjadi prioritas di tahun 2022 jadi mudah-mudahan bisa direalisasikan, “ujar Hans.
Dia menambahkan, dari perhitungan yang dilakukan, dibutuhkan setidaknya 24 miliar untuk peningkatan ruas Windesi-Werianggi dari jalan lapen menjadi aspal hotmix. Karena membutuhkan anggaran yang cukup besar maka akan sulit jika dibebankan kepada APBD kabupaten.
“Estimasi kami pekerjaan hotmix di ruas itu kami hitung sekitar 24 miliar. Sedangkan dana kami untuk fisik di Bina marga cuma maksimal 5 miliar itupun termasuk pemeliharaan dan rehabilitasi jalan,”ungkap Hans yang dalam RDP itu hadir mendampingi Kepala Dinas PUPR Said Karim. (Nday)
