MANOKWARI, Kabartimur.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, memastikan pemerintah memberikan kebijakan afirmatif bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya yang mengalami kendala akses internet dalam pengajuan program revitalisasi sekolah.
Hal itu disampaikan Abdul Mu’ti kepada awak media saat menanggapi keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah Papua Barat, termasuk Kabupaten Pegunungan Arfak, yang berdampak pada proses verifikasi pengajuan revitalisasi sekolah secara daring, di SMP Advent Manokwari, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, pemerintah memahami kondisi infrastruktur digital di wilayah 3T yang belum memadai sehingga tidak semua sekolah dapat mengikuti proses pengajuan berbasis online.
“Program revitalisasi ini bukan seperti sistem marketplace yang bergantung pada siapa cepat dia dapat. Pemerintah memberikan afirmasi khusus, terutama bagi sekolah di daerah 3T,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, pemerintah tahun ini memprioritaskan revitalisasi sekolah dalam tiga kategori utama, yakni sekolah terdampak bencana alam, sekolah di wilayah 3T, dan sekolah dengan kondisi rusak berat.
Karena itu, sekolah yang belum sempat mengajukan proposal secara daring tetap diberikan kesempatan mengirim proposal fisik langsung ke kementerian.
“Kalau belum sempat mengajukan secara online, proposal boleh dikirim secara fisik ke kementerian dan akan tetap kami proses sebagaimana mestinya,” katanya.
Abdul Mu’ti menegaskan program revitalisasi sekolah merupakan program berkelanjutan hingga akhir periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2028.
Pemerintah menargetkan seluruh sekolah rusak di Indonesia dapat direvitalisasi, termasuk pembangunan sekolah baru di daerah yang membutuhkan.
“Target Bapak Presiden pada akhir tahun 2028 seluruh sekolah rusak, termasuk kebutuhan pembangunan sekolah baru, dapat direvitalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan pendidikan,” ujarnya.
Terkait usulan revitalisasi di Kabupaten Manokwari, Abdul Mu’ti menyebut sekitar 17 sekolah telah masuk dalam daftar usulan revitalisasi.
Sementara secara nasional, pemerintah mengalokasikan program revitalisasi bagi sekitar 71.744 satuan pendidikan pada tahun ini.
“Kami mohon kesabaran dan pengertian masyarakat karena proses ini dilakukan secara bertahap sesuai arahan Presiden hingga tahun 2028. Mudah-mudahan seluruh sekolah yang rusak dapat kita bangun,” tutupnya. (Red/*)
