Ahli Hukum: SPDP Wajib Disampaikan kepada Terlapor, Jadi Sorotan Praperadilan Kasus Yanto Idorway

MANOKWARI, Kabartimur.com– Kewajiban penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak terlapor atau tersangka menjadi sorotan dalam sidang praperadilan kasus kematian Yanto Idorway di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, Kamis (19/11/2026).

Hal itu ditegaskan ahli hukum pidana yang dihadirkan pihak pemohon, Dr. Selamat Lumbangaol, dari Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, saat memberikan keterangan di Ruang Sidang.

Di hadapan hakim tunggal, Selamat merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Menurutnya, penyidik berkewajiban menyampaikan SPDP kepada jaksa penuntut umum, pelapor, dan terlapor.

Ia menegaskan, penyampaian SPDP bukan sekadar urusan administrasi penyidikan, melainkan bagian dari pemenuhan hak pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses hukum.

“Dalam Perkap itu dipertegas bahwa SPDP juga harus diserahkan penyidik kepada terlapor. Jadi, ataupun kalau SPDP dua kepada tersangka ataupun keluarganya,” ujar Selamat saat menjawab pertanyaan kuasa hukum pemohon, Posma Silitonga.

Baca Juga :   Seorang Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Warga di Pantai Dermaga Cokran

Selamat menjelaskan, penerbitan SPDP berkaitan dengan tahapan penanganan perkara pidana, yang dapat bermula dari laporan polisi, pengaduan masyarakat, maupun informasi yang diterima kepolisian.

Setelah laporan diterima, perkara dianalisis oleh fungsi reserse untuk menentukan langkah penanganan, termasuk apakah perlu dilakukan penyelidikan terlebih dahulu atau langsung masuk tahap penyidikan.

Ia juga menguraikan praktik penerbitan pemberitahuan perkembangan penanganan perkara pada tahapan berbeda. Namun, menurutnya, hak pihak yang dilaporkan untuk memperoleh informasi mengenai proses hukum yang berjalan tetap harus diperhatikan.

Keterangan ahli tersebut menjadi penting karena salah satu pokok keberatan pihak pemohon dalam praperadilan ini berkaitan dengan dokumen SPDP, khususnya pemberitahuan terkait penetapan tersangka.

Bahkan, dalam sidang pembuktian sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), pihak termohon, yakni Polda Papua Barat, disebut belum melengkapi dokumen SPDP penetapan tersangka yang dipersoalkan pemohon.

Baca Juga :   HUT Flobamora Ke-8 Tahun, Bupati Manokwari Mengajak Warga Flobamora untuk Hidup dalam Kebersamaan

Persoalan ini menjadi salah satu materi yang diuji dalam praperadilan, terutama menyangkut kepatuhan penyidik terhadap prosedur hukum dalam menangani perkara kematian Yanto Idorway.

Melalui keterangan ahli, pihak pemohon menegaskan bahwa kewajiban penyampaian SPDP tidak boleh dipandang sebagai formalitas belaka. Sebab, pemberitahuan tersebut berkaitan langsung dengan transparansi penyidikan, kepastian hukum, serta perlindungan hak pihak yang berhadapan dengan proses pidana.

Kini, pemenuhan prosedur pemberitahuan penyidikan menjadi salah satu titik krusial yang dipersoalkan dalam upaya hukum praperadilan tersebut. (*)

Pos terkait