HALTIM, Kabartimur.com– Aliansi Pemuda Kecamatan Maba bersama sejumlah organisasi kepemudaan memboikot aktivitas di depan Pos Wato-Wato PT Feni Haltim (FHT), Senin (16/11/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes karena perusahaan dinilai belum mengakomodasi tuntutan yang disampaikan massa.
Koordinator Lapangan (Korlap), M. Jen H. Adam, mengatakan aksi demonstrasi dimulai sejak pagi dan dilanjutkan dengan pertemuan atau hearing bersama pihak perusahaan. Namun, karena hasil pertemuan belum memenuhi tuntutan, massa memutuskan melanjutkan aksi pemboikotan hingga sore hari.
“Karena tidak sesuai dengan tuntutan massa aksi, maka kami melakukan pemboikotan sampai sore nanti. Apabila tuntutan kami hari ini tidak diakomodasi PT FHT, kami akan melakukan pemboikotan lanjutan,” tegasnya saat diwawancarai, Senin (16/11/2026).
Dalam dokumen tuntutan yang diserahkan kepada perusahaan dan pemerintah daerah, aliansi mendesak PT FHT segera meninjau kembali dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait perluasan kawasan industri Buli.
Massa juga meminta pergantian Manajer CSR PT FHT dan Supervisor Humas, yakni Subarwan Sakoy dan Ruslan. Selain itu, mereka menuntut transparansi pengelolaan dana bagi hasil serta alokasi anggaran tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan Community Development (Comdev) bagi masyarakat Kecamatan Maba.
Secara keseluruhan, terdapat 18 poin tuntutan yang disampaikan aliansi. Persoalan yang disoroti mencakup peluang usaha bagi pelaku usaha lokal, krisis air bersih, penanganan sampah, hingga kebijakan perekrutan tenaga kerja yang mengutamakan masyarakat setempat.
Aliansi juga menuntut kepastian nasib pekerja yang sebelumnya dimutasi ke bagian geomin agar dapat kembali bekerja di pabrik. Mereka turut meminta klarifikasi atas dugaan intervensi oknum pegawai Human Capital (HC) dalam proses rekrutmen serta keterbukaan pengelolaan dana CSR perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Maba.
Tuntutan lainnya meliputi percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Buli, penanganan dugaan pelanggaran ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh mitra kerja, serta percepatan penyelesaian dokumen Road Map Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Aliansi juga mendesak perusahaan mengalokasikan anggaran TJSL sebesar Rp50 miliar per tahun. Mereka meminta dukungan anggaran bagi lembaga adat Suku Buli, bantuan sarana dan prasarana nelayan serta petani, hingga perbaikan mekanisme pengelolaan bantuan pendidikan bagi mahasiswa.
M. Jen menjelaskan, tuntutan tersebut tidak hanya ditujukan kepada PT FHT, tetapi juga telah disampaikan kepada Antam Group, termasuk PT Sumberdaya Arindo (SDA) dan PT Nusa Karya Arindo (NKA).
Menurutnya, sejumlah tuntutan yang disampaikan kepada Antam Group, SDA, dan NKA telah diakomodasi. Namun, PT FHT disebut belum memenuhi tuntutan yang diajukan aliansi.
Dalam dokumen tuntutannya, aliansi turut memberikan peringatan kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Mereka mengancam akan menghentikan sementara aktivitas operasional perusahaan apabila tuntutan tersebut tidak direalisasikan.
Sementara itu, kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, massa mengancam akan menghentikan sementara pelayanan di kantor desa dan kantor kecamatan apabila dukungan kebijakan yang diminta tidak dilaksanakan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen PT FHT terkait tuntutan massa maupun hasil pertemuan dalam hearing tersebut. (*)






