DBH Migas dan Dana Otsus Dipangkas 81,56 Persen, YLBH Sisar Matiti Ancam Tempuh Jalur Hukum hingga MK

TELUK BINTUNI, Kabartimur.com – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) hingga 81,56 persen menuai sorotan. Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti, Yohannes Akwan, S.H., M.AP., M.H., menyatakan siap menempuh langkah hukum hingga Mahkamah Konstitusi (MK) apabila kebijakan tersebut terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip konstitusional Otonomi Khusus Papua.

Yohannes menilai, pemangkasan anggaran dalam skala besar bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan keuangan negara. Kebijakan tersebut menyangkut hak fiskal daerah, keberlangsungan pelaksanaan Otsus, serta kemampuan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai kewenangan tidak diberikan sepenuhnya kepada daerah, sementara hak keuangan yang seharusnya menjadi penopang pelaksanaan Otonomi Khusus justru dipangkas dari pusat. Kalau kewenangan dibatasi, kemudian uangnya juga dipangkas, lalu bagaimana daerah bisa menjalankan pembangunan dan menyejahterakan masyarakatnya?” kata Yohannes.

Menurutnya, kebijakan pemangkasan tersebut berpotensi menggerus semangat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Sebab, Otsus tidak cukup hanya memberikan kewenangan administratif kepada daerah, tetapi juga harus didukung kemampuan fiskal yang memadai agar tujuan kekhususan Papua dapat diwujudkan secara nyata.

Baca Juga :   Open Turnamen Yawanli Cup I Kecamatan Maba Tengah Resmi Dibuka

Siapkan Uji Konstitusionalitas hingga MK

Yohannes menegaskan, YLBH Sisar Matiti akan mengkaji secara serius dasar hukum dan konstitusionalitas kebijakan pemangkasan DBH Migas maupun Dana Otsus.

Apabila ditemukan norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pihaknya siap mempertimbangkan pengajuan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Sementara jika persoalan berada pada peraturan pelaksana atau keputusan administratif, langkah hukum akan ditempuh melalui mekanisme peradilan yang sesuai.

“Jangan jadikan efisiensi sebagai alasan untuk menggerus hak daerah. Kami tidak akan tinggal diam apabila kebijakan yang diambil justru bertentangan dengan semangat Otonomi Khusus dan merugikan masyarakat Papua. Semua harus diuji berdasarkan hukum,” tegasnya.

Ia juga mengkritisi kecenderungan pengawasan keuangan negara yang menurutnya harus diterapkan secara adil, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Yohannes menilai, persoalan korupsi dan penyimpangan anggaran tidak boleh hanya menjadi alasan untuk terus menyoroti pemerintah daerah, sementara pengelolaan keuangan di tingkat pusat juga harus diawasi secara ketat.

Baca Juga :   Paulus Waterpauw Dinobatkan Sebagai Sesepuh Ikaswara Manokwari

“Jangan hanya daerah yang terus-menerus dituduh bermasalah dalam pengelolaan anggaran. Di tingkat pusat pun terdapat perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Karena itu, pengawasan dan penegakan hukum harus berlaku adil, baik di pusat maupun di daerah,” ujarnya.

Teluk Bintuni Terancam Kehilangan Ruang Fiskal

Lebih jauh, Yohannes mengingatkan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan penerimaan DBH.

Menurutnya, pengurangan transfer dalam jumlah signifikan berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah, mengganggu pembiayaan belanja pemerintah, hingga menghambat program pembangunan yang telah direncanakan dalam tahun anggaran 2026 dan 2027.

Ia merujuk pada sejumlah regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Baca Juga :   Bupati Manokwari Serahkan Mobil Damkar Kepada Satpol PP

Atas dasar itu, YLBH Sisar Matiti mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, untuk membuka secara transparan dasar hukum, formula, dan mekanisme perhitungan pemangkasan DBH Migas serta Dana Otsus yang berdampak terhadap Kabupaten Teluk Bintuni.

“Kami ingin pemerintah pusat memahami bahwa Teluk Bintuni bukan hanya tempat sumber daya alam diambil dan menghasilkan penerimaan negara. Ada masyarakat yang harus disejahterakan, ada pembangunan yang harus dibiayai, dan ada hak daerah yang wajib dihormati,” katanya.

Ia menegaskan, efisiensi anggaran semestinya menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara, bukan justru memperlemah kapasitas daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.

“Kalau kewenangan daerah terus dibatasi dan hak fiskalnya juga dipangkas, lalu di mana letak semangat Otonomi Khusus? Kami siap mengawal persoalan ini melalui jalur hukum. Otsus jangan hanya tinggal nama, sementara hak dan tujuan kesejahteraan masyarakat Papua semakin jauh dari kenyataan,” tutup Yohannes. (Red/*)

Pos terkait