JAKARTA, Kabartimur.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan internal berbasis risiko guna mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan fungsi Inspektorat Jenderal (Itjen) ATR/BPN dengan mengedepankan pendekatan pengawasan yang proaktif, tidak hanya untuk menemukan kesalahan, tetapi juga mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini.
Inspektur Jenderal ATR/BPN, Wahyu Widada, menegaskan bahwa pengawasan internal harus diarahkan pada upaya pencegahan serta pemberian rekomendasi perbaikan yang konkret.
“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Wahyu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pendekatan pengawasan berbasis risiko menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan, setiap unit kerja di lingkungan ATR/BPN diharapkan mampu mengantisipasi persoalan serta meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.
Selain memperkuat pengawasan, Wahyu juga mengingatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan unit kerja Kementerian ATR/BPN agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” ujarnya.
Wahyu berharap pengawasan yang berorientasi pada pencegahan dan didukung integritas seluruh aparatur dapat memperkuat sistem kerja ATR/BPN agar semakin profesional dan akuntabel. Upaya tersebut sekaligus diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh jajaran ATR/BPN memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat melalui pelayanan yang bersih dan sesuai ketentuan.
“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesan Wahyu.
Penguatan pengawasan internal ini menjadi bagian dari upaya ATR/BPN membangun pelayanan pertanahan yang bebas dari praktik penyimpangan, sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas. (*)






