ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi Kebijakan dari Kemenko Kumham Imipas, Perkuat Aspek Hukum dan HAM

JAKARTA, Kabartimur.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, bersama Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, kepada Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dua rekomendasi yang diterima mencakup Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan seluruh jajaran kementerian untuk dipelajari serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kebijakan, khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.

Baca Juga :   Tunjukkan Keseriusan Maju Pilkada, M Farrel Resmi Mengambil Formulir Pendaftaran Di DPC Gerindra Haltim

“Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy.

Menurutnya, rekomendasi yang disusun Kemenko Kumham Imipas menjadi masukan positif agar setiap kebijakan kementerian dan lembaga tidak terlepas dari pertimbangan hukum dan hak asasi manusia.

Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian/lembaga. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan persoalan yang teridentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menawarkan solusi yang dapat dilaksanakan bersama.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, berharap rekomendasi tersebut tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan di masing-masing instansi.

Ia menegaskan, keberhasilan rekomendasi kebijakan tidak diukur dari panjangnya dokumen maupun banyaknya rapat yang dilakukan, melainkan dari dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca Juga :   Diduga Rampas Mobil Nasabah SMS Finance, Dua DebcolectorDilaporkan di Polres

“Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” tegas Yusril.

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan bagi Kementerian ATR/BPN dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum serta perlindungan HAM. (Red/*)

Pos terkait