ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan, Aset Rp5,286 Triliun Berhasil Diselamatkan

 

JAKARTA, Kabartimur.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menyelesaikan 35.294 kasus pertanahan dari lebih 58.000 kasus yang masuk dalam kurun waktu hampir 12 tahun terakhir. Capaian tersebut setara dengan 60 persen dari total kasus yang tercatat hingga 3 November 2026.

Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, mengatakan penyelesaian puluhan ribu kasus tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penanganan persoalan pertanahan di Indonesia.

“Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60 persen,” ujar Yaved dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, penanganan kasus pertanahan di lingkungan ATR/BPN diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Pengelompokan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.

Baca Juga :   Satreskrim Polres Haltim Gelar Reka Ulang Kasus Pembunuhan di Desa Gotowasi Maba Selatan

Sengketa pertanahan merupakan perselisihan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara konflik pertanahan melibatkan perseorangan, kelompok, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau telah menimbulkan dampak luas.

Adapun perkara pertanahan merupakan perselisihan yang proses penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.

Khusus sepanjang 2026, ATR/BPN telah menuntaskan 1.164 kasus pertanahan. Yaved menyebut terdapat sekitar 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah 3.392 kasus baru yang masuk selama 2026.

“Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan,” jelasnya.

Selain penyelesaian kasus, ATR/BPN juga mencatat capaian dalam penanganan tindak pidana pertanahan, khususnya penyelamatan aset dan penyelesaian Target Operasi (TO).

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, mengungkapkan nilai aset yang berhasil diselamatkan sepanjang 2026 mencapai sekitar Rp5,286 triliun.

Baca Juga :   Empat Tahanan Melarikan Diri Dari Tahanan Mako Polsek Maba Selatan

“Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar Rp5 triliun 286 miliar,” ungkap Hendra.

Meski nilai aset yang diselamatkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah target operasi yang ditangani justru mengalami peningkatan.

Pada 2025, jumlah Target Operasi tercatat sebanyak 102 TO. Angka tersebut meningkat menjadi 120 TO pada 2026. Dari total target operasi tahun ini, sebanyak 100 TO telah berhasil diselesaikan, jauh meningkat dibandingkan capaian 2025 yang hanya mencapai 10 TO.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya ATR/BPN memperkuat pemberantasan tindak pidana pertanahan, melindungi aset negara maupun masyarakat, serta meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan kepemilikan tanah. (*)

Pos terkait