WASIOR – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DPPO) Kabupaten Teluk Wondama menyatakan ada tiga faktor utama yang menyebabkan proses belajar mengajar di SD YPK Yende, Distrik Roon tidak berjalan normal selama lebih kurang 1 tahun terakhir.
Hal itu diketahui usai tim DPPO yang dipimpin Kepala Dinas Yonathan Sembiring melakukan monitoring lapangan ke SD YPK Yende, Selasa (1/11/2022).
Sembiring didampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Hendrik Irjouw dan Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Daniel Torey.
Pertama, fasilitas sekolah terutama ruang kelas masih dalam tahap pembangunan sehingga belum bisa dipergunakan untuk proses belajar mengajar. Terdapat tiga ruang kelas baru yang masih dalam proses pembangunan.
Adapun bangunan lama kondisinya sudah tidak layak pakai semenjak terjadi longsoran tanah di bagian belakang sekolah.
“Bangunan sekolahnya belum jadi. Itu yang membuat pembelajaran tidak jalan baik. Makanya kami akan desak kontraktor supaya segera selesaikan tiga ruang belajar ini, “kata Sembiring.
Kedua, jumlah guru terbatas. Sesuai data DPPO, di Yende hanya terdapat 5 orang guru termasuk kepala sekolah. Mereka terdiri atas 2 guru PNS dan 3 merupakan honorer atau guru bantu.
“Di sini sesuai data itu ada 5 orang guru tapi yang aktif cuma 2 orang. Seharusnya satu sekolah itu minimal 9 orang guru. Setidak-tidaknya 6 guru kelas.
Makanya nanti penerimaan PPPK kita akan tempatkan guru lagi di sini. Minimal satu rombel itu satu guru,” ucap Sembiring.
Ketiga, kepala sekolah tidak aktif. Berdasarkan keterangan kepala kampung dan warga setempat kepala sekolah jarang datang bertugas.
Alhasil, kegiatan belajar mengajar lebih sering libur. Kalaupun ada, hanya dilakukan seadanya dengan fasilitas dan alat dukung yang terbatas oleh guru honorer.
“Makanya setelah pulang dari sini (Yende) kami akan langsung ambil langkah. Paling lambat satu minggu kita lakukan pergantian (kepala sekolah), “lanjut eks Kepala SMA Negeri 01 Wondama.
Warga Minta Ganti Kepala Sekolah
Dalam kesempatan itu, pemerintah kampung setempat yang terdiri atas Kampung Yende dan Kampung Mena menyampaikan keprihatinannya atas kondisi SD YPK Yende yang sudah sekian lama tidak melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik.
“Kami punya anak-anak yang selama ini jadi korban. Walaupun fasilitas seperti ini (sekolah masih direhab) tapi kami orang tua murid itu siap mereka bisa (belajar) di kami punya rumah-rumah kan bisa saja.
Tapi kenyataan yang terjadi ini tidak ada kegiatan sama sekali, bagaimana dengan anak-anak kami ini ke depan, “ujar Kepala Kampung Yende Abraham Waropen.
Senada, Kepala Kampung Mena Simon Wonemseba juga mengkuatirkan masa depan anak-anak SD YPK Yende.
Dia mengatakan situasi pendidikan yang tidak berjalan normal tersebut telah berdampak pada kemampuan para siswa. Hal itu dibuktikan dengan masih banyak siswa yang belum bisa membaca.
“Jadi satu langkah yang untuk kita mengamankan anak-anak ini, bapak rubah saja (ganti kepala sekolah). Siapa yang bisa datang menetap untuk ade-ade honor ini untuk mereka jalankan pendidikan ini. Karena kasihan korban anak-anak ini, “kata Wonemseba.
Ketua Komite SD YPK Yende Endrikus Waromi juga berharap Dinas Pendidikan segera mengambil langkah untuk memastikan aktivitas pendidikan di sekolah setempat bisa kembali berjalan normal.
“Selama satu tahun ini tidak pernah ada rapat komite. Jadi saya juga tidak tahu dana-dana sekolah (BOSDa dan BOSNas) itu bagaimana. Jadi selaku komite kami minta bapak kepala dinas gantikan dengan orang baru saja (kepala sekolah), “ujar Waromi.
Kepala Dinas Pendidikan Jonathan Sembiring memastikan pihaknya akan segera mengambil langkah agar proses belajar mengajar di SD YPK Yende kembali berjalan.
“Kita tidak ingin membiarkan masalah begini berlarut-larut. Makanya pulang dari sini langsung kami ambil langkah (pergantian kepala sekolah).
Kita juga agendakan tahun depan itu paling tidak kantor atau rumah guru satu di sini. Karena kasihan juga guru-guru nanti mau tinggal di mana, “jelas Sembiring.
Sebelumnya, persoalan pendidikan di SD YPK Yende yang tidak berjalan dengan baik selama satu terakhir mendapat sorotan dari anggota DPD RI Filep Wamafma.
Filep menerima pengaduan itu ketika melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses ke Yende, Distrik Roon beberapa waktu lalu.
Senator asal Papua Barat itu kembali menyampaikan hal tersebut saat pertemuan dengan Forkopimda dan pimpinan OPD Pemkab Teluk Wondama di aula Sasana Karya di Isei, 28 Oktober lalu. (Nday)
