WASIOR – Pegawai honorer Pemkab Teluk Wondama yang tidak lulus seleksi CPNS formasi 2018, Rabu siang mendatangi kantor DPRD setempat.
Mereka kembali menyuarakan aspirasi agar penerimaan CPNS formasi 2021 diprioritaskan bagi pelamar asli Papua yang telah lama mengabdi sebagai honorer.
Adapun penerimaan CPNS formasi 2021 dijadwalkan mulai dibuka pada akhir November mendatang. Pemkab Teluk Wondama dikabarkan mendapatkan kuota sebanyak 900 lebih formasi yang terbagi atas formasi PPPK dan formasi CPNS.
Di hadapan Ketua DPRD Herman Sawasemariai bersama Wakil Bupati Andarias Kayukatuy, koordinator pencaker (pencari kerja) – sebutan bagi honorer maupun non honorer yang tidak lulus seleksi CPNS formasi 2018, Syane Suabey menegaskan bahwa pihaknya sudah bosan menerima janji-janji.
Karena itu mereka menuntut adanya jaminan kepastian dari pemerintah daerah bahwa penerimaan CPNS formasi 2021 mendatang benar-benar mengutamakan para honorer putera-puteri asli Teluk Wondama yang telah lama mengabdi.
Terlebih khusus bagi mereka yang tidak lulus dalam seleksi CPNS formasi 2018 lalu.
“Dari dulu kami selalu dapat janji terus. Kita tidak mau hal itu terjadi lagi karena setiap tahunnya selalu begitu. Ujung-ujungnya permasalahan akan begini terus,”ucap Syane.
Sebagai putera daerah, Syane menyatakan dia bersama rekan-rekannya sesama pencaker terutama mereka yang telah mengabdi hingga belasan tahun sebagai honorer merasa diperlakukan tidak adil. Pemda seolah menutup mata atas nasib mereka.
“Teman-teman honorer itu mengabdi tidak pernah keluar dari kabupaten ini. Dong mengabdi, bekerja dengan baik di kabupaten sini. Tapi orang dari luar baru datang baru satu bulan, kaget begini sudah punya NIP. Dari tahun ke tahun dong berharap, berharap dan berharap, “tandasnya.
Ketua DPRD Herman Sawasemariai menyatakan pihaknya prihatin atas nasib pegawai honorer anak-anak Wondama yang belum juga diangkat menjadi CPNS.
Herman juga mempersoalkan 83 nama tambahan yang dinyatakan lulus seleksi CPNS formasi 2018 yang baru diumumkan pada Senin lalu.
“Harusnya tambahan 83 itu akomodir honorer yang telah lama mengabdi, “ucap Herman.
Untuk itu, Ketua DPRD menyatakan penerimaan CPNS formasi 2021 sebaiknya dikhususkan bagi pegawai honorer dan pencaker lainnya yang tidak lulus dalam seleksi CPNS formasi 2018.
Dari data yang ada, jumlah pencaker yang tidak lulus pada formasi 2018 mencapai 1.000 orang lebih.
“November akhir itu ada penerimaan CPNS. Tapi sesuai surat pernyataan yang saya bubuhi tanda tangan bersama mantan bupati (pada 2019), menurut saya tidak perlu ada pegawai (peserta tes) tambahan lagi (di luar dari peserta tes yang tidak lulus pada seleksi CPNS formasi 2018), “kata Herman.
Dia bahkan menegaskan, sebaiknya semua formasi pada penerimaan CPNS 2021 dikhususkan bagi pencaker orang asli Papua.
“Kalau untuk Kaka, Kabupaten Teluk Wondama tidak perlu terima orang baru supaya 1000 sisa itu bisa lihat (akomodir) ade-ade ini supaya selesai, “sambung politisi partai Golkar itu.
Tambahan Kuota
Sementara itu Wakil Bupati Andarias Kayukatuy menyatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan Bupati Hendrik Mambor terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk menjawab permintaan para pencaker.
Andi, panggilan karib Wakil Bupati Teluk Wondama, mengaku dirinya mengusulkan ke bupati agar 500 kuota yang tersedia dalam penerimaan CPNS formasi 2021 dikhususkan bagi pelamar orang asli Papua.
Namun, kata Andi, bupati menyatakan dirinya akan mengusulkan ke MenPANRB dan BKN agar menambah kuota CPNS untuk Teluk Wondama.
Diketahui, rencananya dalam waktu dekat para bupati dan kepala BKD se-Papua Barat akan berangkat ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan MenPANRB dan BKN terkait penerimaan CPNS formasi 2021.
“Jadi beliau mau usulkan kalau bisa formasi 2021 itu bukan 900 tapi kalau bisa 1000 lebih begitu supaya bisa menampung semua pencaker yang ada,”kata Andi.
Selain itu, menurut Wabup, Pemkab Wondama juga mengusulkan opsi lain ke MenPANRB dan BKN yakni mengganti kuota PPPK dengan formasi umum. Sebab, realitas menunjukan peminat formasi PPPK di Wondama sangat sedikit.
Dari 400 kuota PPPK untuk formasi guru dan non guru yang dialokasikan, diketahui pendaftarnya belum mencapai 100 orang.
“Oleh karena itu kalau bisa tawarkan PPPK itu dikurangi dan formasi umum yang ditambah supaya bisa menampung kita punya anak-anak yang honor dan pencaker yang lain,”ungkap Andi. (Nday)
