WASIOR – Bupati Teluk Wondama, Papua Barat Hendrik Mambor menyampaikan tiga permintaan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada momen perayaan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ke-53, Senin, 18 September 2023.
Pertama, percepatan pembangunan Bandar Udara (Bandara) baru Teluk Wondama yang diberi nama Bandara I.S Kijne.
Mambor mengatakan semua dokumen teknis yang menjadi persyaratan pembangunan Bandara sudah dilengkapi Pemkab Teluk Wondama.
Termasuk urusan pengadaan tanah lokasi Bandara baru di Mawoi, Distrik Wasior yang sebelumnya sempat terkendala karena adanya sengketa kepemilikkan.
Kini, tersisa dua dokumen yang masih menunggu persetujuan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Yaitu masterplan (rencana induk) Bandara I.S.Kijne dan penetapan lokasi (penlok).
Bupati minta Menteri Perhubungan segera menandatangani kedua dokumen itu sehingga pembangunan fisik Bandara baru Teluk Wondama bisa dimulai.
Mambor berharap ground breaking atau peletakkan batu pertama pembangunan Bandara I.S Kijne dapat terlaksana pada 2024.
“Jadi kami sangat berharap pembangunan Bandara itu ada tindak lanjut, tidak berhenti di situ saja. Karena itu janji Bapak Presiden (Jokowi) pada 2016 (saat meresmikan Pelabuhan Wasior), “kata Mambor usai apel gabungan dalam rangka Harhubnas 2023 di lapangan apel kantor bupati Teluk Wondama di Isei.
Kedua, pembukaan atau penambahan jalur kapal Pelni dengan rute yang menyinggahi Kota Baubau di Sulawesi Tenggara, Ambon, Maluku dan Pelabuhan Wasior di Teluk Wondama.
Rute kapal Pelni tersebut diperlukan untuk memudahkan akses transportasi bagi warga pendatang terutama dari Sulawesi dan Maluku yang banyak menetap di Teluk Wondama.
Menurut bupati selama ini warga Teluk Wondama yang akan ke Sulawesi Tenggara maupun ke Maluku juga sebaliknya selalu kesulitan karena tidak ada kapal Pelni yang melayani rute dimaksud. Alhasil mereka harus ke Manokwari atau ke Sorong terlebih dahulu.
“Fakta yang kami dapati adalah masyarakat kita apabila hendak ke Ambon atau Baubau mereka harus transit di Manokwari dan di Sorong. Yang punya uang bisa sewa hotel atau tinggal di keluarga sedangkan yang tidak punya uang, mereka gelar tikar dan tidur di terminal pelabuhan. Ini yang kami sangat miris, “ujar bupati.
Mambor menyebut, Pemkab Teluk Wondama sudah beberapa kali mengajukan usulan tersebut ke Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sejak tahun 2021.
Dia sendiri bersama beberapa pejabat terkait termasuk dari DPRD juga pernah melakukan audensi langsung ke Kemenhub namun belum belum mendapatkan respon.
“Kami pernah diskusi dengan PT. Pelni bahwa ada kapal Tidar (KM Tidar) yang parkir di Makasar cukup lama. Bagaimana kita manfaatkan tenggang waktu kosong ini bisa direschedule untuk masuk ke Kabupaten Teluk Wondama supaya rakyat kami ini bisa mendapatkan kemudahan fasilitas transportasi laut yang baik, “ujar Mambor.
Selanjutnya ketiga, penambahan layanan penerbangan perintis ke Teluk Wondama.
Sejauh ini layanan penerbangan perintis ke Teluk Wondama dengan pesawat kecil berpenumpang maksimal 12 orang adalah dua kali dalam seminggu.
Bupati mengatakan Pemkab telah mengajukan usulan penambahan layanan penerbangan perintis menjadi empat kali dalam sepekan ke Dirjen Perhubungan Udara.
“Saat itu disampaikan bahwa kita mengajukan penambahan frekuensi penerbangan perintis menjadi empat kali seminggu. Kita berharap kalau itu terjadi maka sudah ada empat flight. Kalau itu terjadi maka sudah sangat menolong, “ungkap orang nomor satu Wondama. (Nday)
