MANOKWARI, Kabartimur.com – PT Pertamina Patra Niaga menyatakan komitmennya mendukung Pemerintah Daerah dan seluruh instansi terkait dalam mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM Subsidi di Kabupaten Manokwari.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, tepat sasaran serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan kondisi penyaluran BBM subsidi di Manokwari membutuhkan perhatian dan sinergi seluruh pihak. Menurutnya, diperlukan solusi serta regulasi terpadu agar pengawasan dan distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih efektif.
“Secara operasional, penyaluran BBM subsidi, baik Pertalite maupun Biosolar di Manokwari, telah dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan mengacu pada kuota yang ditetapkan,” ujar Ispiani, Rabu (26/8/2026).
Ia memastikan ketersediaan stok di Fuel Terminal (FT) Manokwari terus dijaga agar distribusi ke seluruh SPBU dapat dilakukan tepat waktu sesuai penugasan kepada PT Pertamina Patra Niaga.
Namun, saat ini terdapat satu SPBU, yakni SPBU 83.983.02, yang sementara menghentikan penyaluran Pertalite akibat kendala sistem yang masih dalam proses perbaikan.
Sebagai langkah antisipasi, Pertamina mengalihkan alokasi Pertalite ke SPBU lain yang masih beroperasi untuk mengurai perpindahan konsumen dan menjaga kelancaran pelayanan.
“Stok di FT kami jaga agar distribusi ke SPBU dilakukan tepat waktu. Realisasi penyaluran pun dilakukan sesuai penugasan yang diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga,” jelasnya.
Terkait pengawasan, Ispiani mengatakan Pertamina secara berkala melakukan inspeksi mendadak (sidak) lintas sektoral serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi.
Koordinasi tersebut antara lain melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), DPR Papua Barat, serta aparat penegak hukum.
Menurut Ispiani, pengawasan BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak, melainkan membutuhkan mekanisme pengawasan terpadu.
“Pengawasan BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun harus terintegrasi,” tegasnya.
Ia menyebutkan, sejumlah pertemuan sebelumnya telah menghasilkan rumusan regulasi yang dinilai dapat mendukung penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran sekaligus mempersempit potensi penyalahgunaan di lapangan.
Pertamina Patra Niaga, kata dia, siap mendukung percepatan penerapan regulasi tersebut guna meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memastikan masyarakat yang berhak memperoleh BBM subsidi mendapatkan pelayanan secara optimal.
“Pertamina Patra Niaga berkomitmen mendukung percepatan penerapan regulasi yang dapat meningkatkan layanan BBM subsidi bagi masyarakat Manokwari,” pungkasnya.
Pertamina juga mengimbau masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai produk, layanan, maupun informasi lainnya agar menghubungi Pertamina Contact Center 135.
