SORONG- Dalam rangka memperingati Hari Kartini (21/4) dan World Press Freedom Day (3/5), Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Papua Barat, bekerja sama dengan LPP RRI Sorong menggelar talkshow dan dan pameran Usaha Kecil Menengah (UKM) penyandang disabilitas yang dilaksnakan di kantor Distrik Mariat Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa (30/4).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Pemberdayaan Disabilitas, Mereka adalah Kita”.
Ketua FJPI Papua Barat, Olha Irianti Mulalinda mengatakan yang melatar belakangi kegiatan tersebut adalah kepedulian mengenai keberadaan disabilitas yang masih belum mendapatkan porsi ditengah masyarakat termasuk media massa.
Dikatakan Olha, Keberadaan orang dengan disabilitas masih termarginalkan dimana mereka masih belum banyak diterima oleh orang nondisabilitas dan hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya fasilitas khusus disabilitas ditempat-tempat pelayanan publik, seperti puskesmas, perkantoran dan tempat lainnya.
Selain itu, porsi pemberitaan di media massa mengenai aktivitas difabel masih sangat kurang bahkan jarang terekspos media massa. Hal ini yang kemudian menyebabkan penyandang difabel tidak percaya diri dan kesulitan berkembang secara ekonomi karena kesulitan permodalan usaha,” terang Olha.
Dirinya berharap dengan momentum Hari Kartini dan WPFD melalui talkshow dan pameran UKM dapat menemukan solusi atas keluhan serta kendala para difabel dalam memasarkan produk usaha dan permodalan.
Kordinator orang tua penyandang disabilitas, Ningrum mengaku bahwa sejauh ini peran pemerintah untuk penyandang Disabilitas masih sangat kurang.
Dikatakan Ningrum, Dinas Sosial pada tahun 2016 memberikan santunan kepada penyandang disabilitas atau cacat berat sebanyak 3 juta rupiah pertahunnya.
Namun pada tahun 2017 berkurang menjadi 1.800.000 rupiah dan tahun 2018 hanya memperoleh 1.500.000 rupiah per tahun melalui program PKH.
“Kami sering mengeluh, tapi jawaban dari dinas bilang Sabar saja. Yang normal saja masih banyak yang harus ditangani. Apalagi kalian,” ujar Ningrum yang memiliki anak berusia 21 tahun penyandang Cerebral Palsy.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Fred Atanay mengatakan bahwa kendala pemberdayaan disabilitas adalah anggaran. Dimana anggaran untuk difabel yaitu santunan kepada 19 penderita cacat berat sebesar 300ribu per triwulan dan bantuan ke SDLB.
“Saat ini benar sudah ada Perda Disabilitas, tapi sepertinya perlu direvisi,” ujarnya.
Disamping itu Kepala BRI Aimas, Abraham P. Matulesy memberikan apresiasi atas undangan FJPI pada kegiatan tersebut. Dirinya mengatakan bahwa pertemuan tersebut adalah momentum langka.
“Selama ini kami belum kembangkan soal produk Kami kepada difabel. Kalau dari potensi bisnis, mereka juga punya usaha dan usaha tidak mengenal batasan. Ini tantangan bagi Saya dan para Difabel yang membutuhkan permodalan akan kami bantu. Tentunya dengan persyaratan yang berlaku. Sekali lagi, ini adalah momentum langka,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sekaligus nara sumber, Kepala LPP RRI Sorong, Ruslan Irianto, Kepala Distrik Mariat, Amat Daroji dan Wakil Ketua III TP PKK Kabupaten Sorong, Ibu O Marpaung.
Sedangkan hasil produk UKM difabel seperti makanan ringan, olahan limbah plastik dan tempurung kelapa dipamerkan pada kegiatan tersebut.
Pada kesempatan yang sama juga diberikan pelatihan menganyam limbah plastik dari komunitas daur ulang indonesia.
