April 2024, Inflasi Papua Barat Sebesar 3,59 Persen

MANOKWARI, kabartimur.com- Kondisi ketidakpastian geopolitik di berbagai belahan dunia yang terus membayangi sepanjang tahun 2023 perlu terus diwaspadai.

Risiko tersebut ditambah dengan pelemahan ekonomi tiongkok dan shock akibat perubahan iklim diperkirakan akan membuat perekonomian global stagnan, moderasi inflasi dan harga komoditas masih terus berlanjut.

Bacaan Lainnya

Kepala Perwakilan DJPb Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto melalui press rilis yang diterima media ini menyampaikan bahwa ditengah kondisi tersebut Kinerja APBN di awal 2024 melanjutkan kinerja baik APBN 2023 dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kinerja baik APBN tercermin dari dampak pelemahan perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan global yang terus diantisipasi.

Menurutnya, Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang tumbuh relative kuat di angka 5,05 persen, neraca perdagangan Maret 2024 yang melanjutkan tren surplus, inflasi yang relative terjaga dan indikator-indikator produksi yang masih cukup kuat menunjukkan perkembangan ekonomi nasional masih tetap kuat dan stabilitas ekonomi terjaga.

Indonesia mampu melanjutkan tren positif yang telah dicapai sepanjang tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,05 persen (yoy). Memasuki awal 2024 realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga 30 April 2024 tercatat Rp924,9 triliun atau telah mencapai 33,0 persen dari target APBN 2024 sementara realisasi Belanja Negara Rp849,2 triliun atau 25,5 persen.

Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh kuat, pada tataran Regional Papua Barat (Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya) menunjukkan hal yang serupa yang ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:

Baca Juga :   Sekda: Pimpinan OPD Harus Lapor Staf Saat Keluar Kantor

PDRB tahun 2024 tumbuh sebesar 2,27 persen (yoy); inflasi Papua Barat pada bulan April 2024 mencapai 3,59 persen (yoy) dan Papua Barat Daya mencapai 2,45 persen (yoy).

Pada April 2024 tingkat inflasi Provinsi Papua Barat sebesar 0,17 persen (mtm) atau 3,59 persen (yoy) dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar 0,73 persen (mtm) atau 2,45 persen (yoy). Laju inflasi di provinsi Papua Barat terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama beras, tarif angkutan udara, ikan cakalang, bayam dan bawang putih.

Begitu juga pada provinsi Papua Barat Daya, laju inflasi dikarenakan peningkatan pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan komoditas ikan teri, ikan tuna, beras, bakso siap santap, dan bayam. Selain itu secara tahunan kelompok pengeluaran transportasi angkutan udara juga cukup memilki andil dalam laju inflasi pada bulan April 2024.

Realisasi Pendapatan APBN Regional Papua Barat sampai dengan bulan April 2024, mencapai 21,63 persen dari target atau sebesar Rp766,97 miliar. Realisasi pendapatan terbesar berasal dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp609,19 miliar dengan kontribusi terbesar yaitu PPh Non Migas mencapai Rp381,61 miliar disusul oleh penerimaan PPN dan PPnBM yang mencapai Rp217,49 miliar.

Dari lima sektor dengan kontribusi terbesar, terdapat sektor yang mengalami pertumbuhan neto negatif, yaitu: Sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib mengalami kontraksi sebesar 23,09% (yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 34,61%.

Baca Juga :   PSI Manokwari: Rekam Jejak HEBO Relevan dengan Aspirasi Kaum Muda

Kontraksi tersebut disebabkan karena telah berakhirnya proyek yang didanai oleh APBN dan APBD yang tidak terulang lagi di Tahun 2024 seperti Proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni dan Pembangunan, Dinas PUPR Provinsi Papua Barat serta adanya penurunan setoran PPN dari pembangunan Bandara Torea Fak-Fak Ditjen Perhubungan.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor tumbuh 18,52%(yoy) dengan kontribusi sebesar 10,52%. Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh 5,02% (yoy) dengan kontribusi sebesar 12,30%, dengan WP umumnya merupakan Wajib Pajak Cabang yang didominasi oleh setoran PPh Pasal 21. Sektor Industri Pengolahan tumbuh 57,61% (yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 10,48%.

Pertumbuhan ini disebabkan dari peningkatan aktivitas industri pengolahan yang menjadi penopang kegiatan ekonomi di Provinsi Papua Barat dan Provinsi papua Barat daya yaitu antara lain industri migas, kayu lapis, kelapa sawit, dan semen.

Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi tumbuh 46,06% (yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 8,39%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan setoran PPh Pasal 21 Bulan April dari Wajib Pajak yang bergerak di Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan. Wajib Pajak tersebut merupakan Wajib Pajak Cabang yang berkedudukan di Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya

Sampai dengan bulan April 2024, Realisasi Belanja K/L Regional Papua Barat mencapai 25,84 persen dari alokasi anggaran tahun 2024. Belanja K/L mengalami peningkatan capaian sebesar 10,69 persen (yoy) menjadi Rp2.298,84 miliar. Belanja Barang dan Belanja Pegawai menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ini, dengan Belanja pegawai mengalami pertumbuhan mencapai 19,17 persen (yoy) atau terealisasi sebesar Rp950,31 miliar dan Belanja Barang mencapai 27,62 persen (yoy) atau terealisasi sebesar Rp1.009,90 miliar.

Baca Juga :   Fordasi 2023, Bupati Manokwari Harap Konsep yang Dilahirkan Dari Fordasi Mampu Mendorong Percepatan Pembangunan di Tanah Papua

Belanja pegawai menjadi komponen dengan pertumbuhan realisasi terbesar menunjukkan komitmen satker dalam ketepatan waktu pembayaran Gaji Induk ASN, TNI/POLRI, serta tunjangan melekat dan tunjangan kinerja.

Selain itu, terkait pelaksanaan dan pengawasan Pemiilihan Calon Presiden, Wakil Presiden, dan Anggota Legislatif 2024 oleh KPU dan Bawaslu yang telah diselenggarakan pada bulan Februari mendorong akselerasi belanja di awal tahun.

Realisasi TKD yang telah disalurkan kepada Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya s.d 31 Maret 2024 sebesar Rp3.419,45 miliar atau 17,25 persen dari total pagu TKD turun 0,70 persen (yoy). Penurunan tersebut dikarenakan Persyaratan Penyaluran Dana Desa hanya dilengkapi oleh 2 Pemda.

Pemda Kabupaten Manokwari dan Teluk Bintuni menjadi daerah tercepat yang menyalurkan dana desa. Perubahan struktur organisasi pada beberapa Kampung menjadi salah satu penyebab terhambatnya penyaluran Dana Desa ini.

Dana Bagi Hasil (DBH) belum tersalur secara maksimal. Hingga akhir April, realisasi DBH baru tersalur Rp0,7 triliun, sedangkan tahun lalu telah tersalur sebesar Rp1 triliun. Dana Alokasi Umum masih menjadi jenis TKD dengan jumlah penyaluran terbesar, mengingat Pemda wajib melengkapi dokumen persyaratan agar TKD tersebut tersalur tiap bulannya.

Tren positif terus berlanjut pada jenis TKD ini, dibuktikan dengan adanya pertumbuhan sebesar 0,93 persen (yoy).
Rekomendasi dari Asset Liabilities Committee (ALCo) Kemenkeu Regional Papua Barat.(Red/rls)

Pos terkait