WASIOR – Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor menegaskan pembangunan Bandara baru yang berlokasi di Mawoi, Distrik Wasior harus dimulai paling lambat tahun depan.
Dia mengatakan dalam waktu dekat ini satu rombongan besar akan berangkat ke Jakarta untuk meminta percepatan pembangunan Bandara baru. Mambor ingin semua pemangku kepentingan di daerah ikut mengambil peran agar pembangunan Bandara yang sudah tertunda sejak 2018 itu bisa cepat terealisasi.
“Persoalan Bandara tidak bisa diurus oleh bupati sendiri. Kita mesti sama-sama. Saya sudah sampaikan setelah ulang tahun kabupaten, Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD, Kapolres, Perwira Penghubung (Kodim), lembaga adat, masyarakat yang punya lokasi sama-sama kita berangkat ke Jakarta menghadap Menteri, “ujar bupati saat pembukaan Musrenbang RKPD tahun 2023 di Kampung Niab, Distrik Roon, baru-baru ini.
“(kita) Minta supaya Bandara cepat dibangun. People power kita pakai, kekuatan rakyat kita pakai. Kita bicara di kementerian, kita bicara di DPR RI, DPD untuk apa kita pilih mereka, mereka mesti kita bantu kita,”tandas Mambor.
Bupati mengaku sudah mendapatkan pernyataan dari masyarakat adat pemilik hak ulayat lahan di Mawoi yang menjadi lokasi Bandara baru bahwa mereka mendukung pembangunan Bandara.
Pernyataan itulah yang ingin disampaikan langsung ke Jakarta agar pemerintah pusat bisa secepatnya merealisasikan pembangunan Bandara baru di Mawoi.
“Masyarakat bilang mereka tidak akan menghalangi. Jadi sekarang saatnya kita sampaikan ke pemerintah pusat bahwa bangun tahun 2023 tidak boleh 2024. Bandara harus jadi. Kita mesti berjuang gunakan semua mekanisme yang ada,”tandas orang nomor satu Wondama.
Bupati menambahkan tahun ini melalui APBD tahun anggaran 2022 akan mulai melakukan pembangunan jalan masuk menuju lokasi Bandara baru. Pemkab Wondama juga terus mengupayakan penyelesaian terkait kepemilikan tanah lokasi Bandara baru di Mawoi yang belum menemui kesepakatan.
“Bandara tahun ini kita tetap bangun. Tahun kita bangun jalan masuk dengan dana APBD. Bandara sangat penting. Bandara tidak bisa diurus bupati sendiri. Kita semua harus urus,”lanjut Mambor.
Untuk diketahui, pembangunan Bandara baru Teluk Wondama merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo sewaktu berkunjung ke Wasior pada 2016. Jokowi meminta Pemda menyiapkan lahan sementara pembangunan fisik Bandara dibiayai APBN.
Pemkab Wondama kemudian menetapkan Mawoi sebagai lokasi Bandara baru. Namun dalam perjalanan terjadi sengketa kepemilikan tanah lokasi Bandara di antara masyarakat pemilik hak ulayat yang berujung pada gugatan di Pengadilan.
Kabarnya saat ini proses hukum saat ini sudah masuk hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. (Nday)
