MANOKWARI—Wakil Sekretaris Bappilu DPD Golkar Provinsi Papua Barat, Alexander Dedaida menegaskan, SK DPP Golkar yang dikeluarkan untuk kader partai atas nama Norman Tambunan menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Manokwari periode 2019-2024 sudah sesuai dengan prosedur kepartaian.
“Terkait dengan rekomendasi MRPB (Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat) yang keluar untuk bagaimana mengharuskan saudara Mansim, itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh lembaga kultur tersebut. Karena AD dan ART kami berbeda. Kalau mau saya bilang lebih kasar nasi sudah jadi bubur baru barang itu (rekomendasi, red) dikeluarkan,” ujar Alexander, Rabu (2/10/2019).
Kata Alexander, persoalan SK partai sejak awal sudah oke alias tidak bermasalah. Tetapi terindikasi diintervensi pihak-pihak di luar partai yang ingin merusak kerukukan di internal Golkar. Ia tak menampik ketika disinggung soal intervensi pihak luar ada kaitannya dengan kepentingan politik pada pilkada Kabupaten Manokwari tahun 2020 ke depan.
Diketahui, SK DPP Golkar tersebut menjadi polemik yang berujung pada penyegelan kantor sekretariat DPD Golkar Kabupaten Manokwari dan DPD Golkar Provinsi Papua Barat. Penyegelan dilakukan oleh pendukung Adrianus Salasa Mansim.
“Untuk wakil ketua satu DPRD Kabupaten Manokwari, keputusan yang sudah keluar untuk saudara Norman Tambunan. Gonjang-ganjing yang sementara ada, itu bukan persoalan kalau kita panggil untuk bicara baik-baik pasti ada jalan keluar,” kata Alexander.
Menurut Alexander, DPD Golkar Provinsi tengah melakukan lobi ke Adrianus Salasa Mansim guna menyudahi polemik rekomendasi wakil ketua.
“DPD provinsi sedang lakukan lobi dengan saudara Salasa Mansim. Yang bersangkutan siap datang. Kami akan berembuk sama-sama untuk menyelesaikan persoalan. Sudah ada upaya untuk menfasilitasi pertemuan antara kedua kader partai tersebut,” pungkasnya. (ALF)
