Samarinda, kabartimur.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN harus mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung pembangunan dan investasi di Kalimantan Timur, khususnya setelah provinsi tersebut ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penegasan tersebut disampaikan Wamen Ossy saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, keberadaan IKN menjadikan Kalimantan Timur sebagai wilayah yang mendapat perhatian besar dari pemerintah, investor, masyarakat, hingga dunia internasional. Karena itu, pelayanan pertanahan dan tata ruang harus mampu mengimbangi percepatan pembangunan yang sedang berlangsung.
“ATR/BPN harus terus menjadi solusi atas pembangunan di Kalimantan Timur. Memang tidak mudah di tengah berbagai regulasi, namun kita harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan memiliki kepastian hukum,” tegas Ossy.
Ia mengungkapkan, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, secara konsisten mengingatkan bahwa sekitar 80 persen tugas Kementerian ATR/BPN berfokus pada pelayanan publik. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan menjadi tolok ukur utama kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Wamen Ossy meminta seluruh jajaran terus melakukan pembenahan dan menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Cari area-area yang masih bisa diperbaiki, lakukan inovasi agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dan layanan pertanahan,” ujarnya.
Usai memberikan pengarahan, Wamen Ossy yang didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Ceto Subagiyo, meninjau langsung loket pelayanan Kantah Kota Samarinda.
Dalam kesempatan tersebut, ia berdialog dengan masyarakat yang tengah mengurus layanan pertanahan. Wamen Ossy mengajak masyarakat untuk menyampaikan persoalan pertanahan secara langsung kepada kantor pertanahan tanpa melalui perantara.
“Kalau ada permasalahan pertanahan, silakan datang langsung ke kantor. Jangan melalui pihak lain agar persoalannya lebih mudah dipahami dan diselesaikan,” pesannya kepada para pemohon.
Sebagai bagian dari kunjungan kerja tersebut, Wamen Ossy juga menyerahkan 15 sertipikat tanah kepada masyarakat. Sertipikat yang diserahkan meliputi hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta sertipikat tanah wakaf.
Melalui kunjungan ini, Kementerian ATR/BPN kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum, sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Timur sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara. (Red/*)
