WASIOR – Tidak adanya pelaksana tugas bupati (caretaker) dalam Pilkada 2o2o berpotensi dimanfaatkan oleh kandidat petahana untuk melakukan kampanye terselubung maupun penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan Pemilu.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat berharap masyarakat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan dalam Pilkada 2020.
Peran aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerah itu berjalan secara Jurdil tanpa ada kecurangan maupun praktik kotor lainnya.
“Kami harapkan peran serta dari masyarakat untuk membantu mengawasi. Dalam Bawaslu itu ada dikenal pengawasan partisipatif jadi kami berharap masyarakat ikut mengawasi calon petahana itu sendiri.
Apabila ada terindikasi seperti itu (pelanggaran) mereka juga bisa melakukan pengaduan, “ kata Ketua Bawaslu Teluk Wondama Menahen Sabarofek di Wasior, baru-baru ini.
Pilkada 2020 di Teluk Wondama sendiri hampir pasti mengikutsertakan calon petahana.
Sebab baik Bupati Bernadus Imburi maupun Wakil Bupati Paulus Indubri telah resmi mendaftarkan diri untuk maju Pilkada ke sejumlah partai politik.
Karena itu, menurut Sabarofek, salah satu yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu dalam Pilkada nanti adalah netralitas ASN. Maka dari itu, pihaknya juga akan melakukan upaya-upaya pencegahan dalam berbagai bentuk lainnya untuk memberikan pemahaman kepada ASN agar tidak sampai terlibat politik praktis dalam Pilkada.
“Nanti akan dibentuk Sentra Gakkumdu juga maka apabila ada laporan seperti demikian Bawaslu pasti tindak lanjut. Peta kerawanan itu terutama netralitas ASN sendiri. Tapi kami kandidat petahana bisa bermain secara fair dan bisa memilah kapan dia melaksanakan tugas sebagai kepala daerah maupun wakil kepada daerah dan kapan dia menjadi calon kandidat, “ ucap alumni Universitas Sam Ratulangi Manado ini. (Nday)
