MANOKWARI, Kabartimur.com – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyatakan siap mendukung dua kandidat Wakil Presiden yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Namun, di tengah proses pergantian Wakil Presiden tersebut, Hanura juga mendorong Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet, termasuk meninjau kembali posisi para menteri dan wakil menteri yang dinilai belum menunjukkan kinerja optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, usai menghadiri konsolidasi Tim Task Force Partai Hanura di Hotel Swiss-Belhotel Manokwari, Sabtu (14/11/2026).
Rio Capella menjelaskan, proses persiapan menghadapi pemilihan Wakil Presiden telah berjalan. Ketua DPD Hanura Papua Barat, kata dia, bahkan telah mengirimkan delapan orang untuk bergabung dalam tim verifikasi pencalonan Wakil Presiden bersama MPR.
Menurutnya, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka atas kehendak sendiri menjadi bagian dari proses konstitusional yang selanjutnya harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menyebut proses tersebut memasuki tahapan berikutnya, yakni pengusulan dua nama calon Wakil Presiden oleh Presiden untuk dipilih MPR.
“Hanura akan mendukung siapa pun dua nama yang diajukan Presiden dan dipilih oleh MPR. Kami akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan yang sah,” ujarnya.
Meski demikian, Rio berharap Wakil Presiden yang nantinya terpilih benar-benar menjadi mitra strategis Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan hingga 2029.
Menurutnya, posisi Wakil Presiden tidak boleh sekadar menjadi pelengkap atau hanya menjalankan fungsi seremonial. Wakil Presiden harus mampu bekerja sama dengan Presiden, memiliki visi yang sejalan, serta berperan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Harapan kami, Wakil Presiden yang baru benar-benar menjadi bagian dari dwi tunggal kepemimpinan nasional, memiliki visi yang sama dengan Presiden, dan mampu bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan,” katanya.
Dorong Evaluasi Kabinet dan Hapus Politik Balas Budi
Selain menyoroti proses pergantian Wakil Presiden, Rio Capella secara terbuka mendorong Presiden Prabowo memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet.
Ia menilai, masih terdapat sejumlah posisi menteri maupun wakil menteri yang perlu dievaluasi karena dinilai belum menunjukkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan yang memadai.
Rio juga menyoroti kecenderungan pemberian jabatan dalam pemerintahan yang menurutnya tidak sepenuhnya didasarkan pada kemampuan profesional, melainkan berpotensi dipengaruhi pertimbangan balas budi politik.
Ia menilai, pengangkatan pejabat negara semestinya mengutamakan kompetensi, integritas, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab, bukan sekadar sebagai bentuk penghargaan kepada pihak-pihak yang pernah memberikan dukungan politik.
“Sudah saatnya Presiden melakukan evaluasi. Jangan sampai jabatan menteri, wakil menteri maupun utusan khusus hanya diberikan karena balas budi politik, bukan berdasarkan kompetensi dan kemampuan seseorang,” tegasnya.
Menurut Rio, keberadaan sejumlah posisi wakil menteri hingga jabatan setingkat menteri juga perlu ditinjau kembali apabila tidak memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas pemerintahan.
Ia berharap pembenahan kabinet dilakukan secara serius agar pemerintahan memiliki komposisi sumber daya manusia yang lebih profesional dan mampu menerjemahkan visi Presiden ke dalam kebijakan yang konkret.
Targetkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Ekonomi
Lebih lanjut, Rio Capella berharap perubahan kepemimpinan di tingkat Wakil Presiden dapat menjadi momentum pembaruan kebijakan pemerintahan, terutama dalam menyongsong tahun anggaran 2027.
Menurutnya, kabinet yang lebih efektif dan profesional akan memberikan sinyal positif bagi dunia usaha, investor, serta pasar keuangan.
Ia mengingatkan bahwa konsistensi kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Ketidakpastian arah kebijakan dikhawatirkan dapat memicu keluarnya modal dari Indonesia atau capital flight.
Karena itu, Hanura berharap terbentuknya kepemimpinan baru dapat diikuti dengan suasana pemerintahan yang lebih solid, kebijakan yang konsisten, serta langkah-langkah strategis yang mampu memperkuat kepercayaan publik dan pelaku ekonomi.
Momentum pergantian Wakil Presiden, menurutnya, tidak seharusnya berhenti pada perubahan figur, tetapi harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Dengan demikian, pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan semakin efektif dalam menjalankan agenda pembangunan nasional hingga akhir masa jabatan pada 2029. (Red/*)
