WASIOR, Kabartimur.com – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Jakob Fonataba mengimbau Pemerintah Daerah di Papua Barat menjaga kelestarian hutan sagu sebagai sumber pangan alternatif bagi Orang Asli Papua (OAP).
Fonataba menekankan sagu adalah salah satu sumber gizi bagi Orang Papua. Maka itu dia minta Pemda bersama lembaga adat melakukan proteksi khusus dengan menjadikannya hutan sagu yang masih ada saat ini sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Jadi kalau ada lumbung-lumbung sagu, saya imbau bapak ibu jangan utamakan pembangunan. Lahan itu dibakukan dalam lahan LP2B atau lahan baku dan tidak boleh berubah (fungsi), “kata Fonataba saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Papua Barat di Aula Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Wondama di Rasiei, baru-baru ini.
Dalam kesempatan itu, Fonataba bicara soal program Papua Sehat yang dicanangkan Pemerintah Pusat baru-baru ini. Dia menegaskan misi besar itu tidak akan terwujud jika tidak didukung ketersediaan pangan yang memadai. Termasuk pangan lokal.
“Kalau kita mau bicara Papua Sehat, sumber gizi harus terpenuhi. Sumber gizi dari setempat, makanan lokal harus tersedia, “ucapnya.
Fonataba lalu bicara soal ancaman krisis pangan yang tengah menghantui penduduk dunia sebagai imbas dari kondisi geopolitik dampak dari perang Rusia-Ukraina juga konflik Israel-Palestina.
Situasi demikian membuat sejumlah negara menutup kran ekspor bahan pangan khususnya beras ke Indonesia demi memperkuat stok dalam negeri mereka sendiri.
Untuk itulah perlu ada upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dalam negeri antara lain dengan menjaga sumber daya pangan lokal termasuk sagu.
Karena itu, Fonataba juga minta Pemda pada tujuh kabupaten di Papua Barat tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian di kawasan transmigrasi.
“Jadi harap areal pertanian dijaga jangan sampai alih fungsi. Juga lahan-lahan pertanian di Sobei di Windesi (Kawasan transmigrasi di Teluk Wondama) agar dijaga. Ini kalau tidak dilakukan antisipasi konsep Papua Sehat tidak terpenuhi gizinya di sini, ” ujar Fonataba.
Sebagai informasi, DPR Kabupaten Teluk Wondama sebelumnya melalui pandangan gabungan fraksi telah menyuarakan perlunya upaya perlindungan terhadap hutan sagu di Kabupaten Teluk Wondama.
DPR minta Pemda bersama Dewan Adat Papua menerbitkan aturan untuk melindungi kawasan hutan sagu yang masih ada sehingga tidak beralih fungsi atas nama pembangunan maupun kepentingan ekonomi lainnya. (Nday)
