WASIOR – Angka kemiskinan di Kabupaten Teluk Wondama terus mengalami tren penurunan. Badan Pusat Statistik Provinsi Provinsi Papua Barat mencatat penduduk miskin Wondama tahun 2019 adalah sebanyak 32,42 persen dari jumlah penduduk 32.521 jiwa.
Itu berarti terjadi penurunan sebesar 0,9 persen dibanding tahun 2018. Meski demikian, Wondama masih tetap berada pada urutan ketiga kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Papua Barat. Wondama hanya sedikit lebih baik dari Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Tambrauw.
“Jumlah penduduk miskin di Wondama terus turun sejak 2017. Turun paling tajam pada 2017 ke 2018 oyaitu dari 36,37 (persen) ke 33,32. Kalau dari 2018 ke 2019 hanya sedikit saja. Walau demikian 32 persen itu masih cukup tinggi karena 1 dari 3 orang Wondama itu masih masuk kategori miskin, “ kata Robert Ronytua Pardosi, Kabid Statistik Sosial BPS Papua Barat.
Robert menyampaikan itu pada rakornis penanggulangan kemiskinan di Gedung Sasana Karya, kompleks perkantoran Pemda di Isei, Kamis.
Adapun berdasarkan karakteristik pendidikan, sebanyak 23,18 persen penduduk miskin di Wondama usia 15 tahun ke atas tidak sampai tamat SD. Hanya 19,21 persen yang saja penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan SLTA ke atas. Sisanya sebanyak 57,61 persen yang sudah tamat SD hingga SLTP.
“Untuk kemampuan baca tulis diantara KRT (kepala rumah tangga) rumah tangga miskin di Kabupaten Teluk Wondama masih terdapat 11,08 persen yang belum bisa baca tulis, “ kata Robert.
Untuk karakteristik perumahan, tercatat sebanyak 43,87 persen rumah tangga miskin di Wondama telah menggunakan listrik sebagai penerangan utama, 31,75 persen bukan listrik dan 24,38 persen non PLN.
“Untuk sumber air minum, sebanyak 42,80 persen rumah tangga miskin di menggunakan sumber air lainnya terutama dari sungai jadi kalau airnya keruh karena banjir itu berarti sebenarnya tidak layak, “ lanjut Robert.
Guna menekan angka kemiskinan yang relatif masih tinggi, BPS merekomendasikan beberapa implementasi kebijakan yang perlu dilakukan Pemkab Teluk Wondama. Antara lain menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga dan pengendalian inflasi terutama pada komoditas utama makanan dan non makanan.
Penyaluran raskin/rastra tepat waktu serta sistim jaminan sosial/perlindungan sosial yang efektif dan tepat sasaran. Juga pemanfaatan dana desa untuk sektor padat karya dalam pembangunan infrastruktur fisik maupun non fisik di desa.
“Pelayanan publik yang berkualitas, akses pendidikan yang lebih baik dan peningkatan kualitas pendidikan, “ ujar Robert.
Terkait itu, Kepala Bappeda Teluk Wondama Amiruddin mengatakan akan forum bersama OPD untuk menindaklanjuti hasil survey BPS soal kemiskinan.
“Angka kemiskinan kita terus menurun setiap tahun. Itu artinya kita sudah bekerja meskipun mungkin belum maksimal sekali. Jadi perlu semua OPD harus duduk bersama untuk kita mencari apa akar persoalan yang membuat masyarakat kita masih banyak yang miskin, “ kata Amiruddin.(Nday)
