TORAJA UTARA, KABARTIMUR.COM- Pelaksanaan proyek stimulan di Kelurahan Tagari, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, menuai sorotan warga. Proyek pembangunan jalan sepanjang sekitar 125 meter di arah Jalan Lingkungan Kadundung itu disebut telah dikerjakan hampir satu bulan, namun hingga kini papan informasi proyek belum terlihat terpasang di lokasi.
Ketiadaan papan informasi tersebut membuat warga mempertanyakan transparansi pekerjaan, terutama terkait sumber anggaran, pelaksana, volume pekerjaan, hingga nilai proyek.
Tak hanya soal keterbukaan informasi, warga juga menduga terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP).
Warga meminta dinas teknis terkait tidak tinggal diam dan segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pekerjaan tersebut.
“Kalau memang pekerjaannya jelas dan sesuai aturan, tentu tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kami hanya meminta kejelasan dan transparansi agar masyarakat mengetahui proyek yang dikerjakan di wilayah kami,” tegas seorang warga yang enggan disebut namanya.
Selain itu Lurah Tagari, Mariana Tikara, S.Pd., yang dikonfirmasi melalui kontak WhatsApp pribadinya belum memberikan penjelasan dan hal yang sama juga dari pihak Kelurahan Tagari.
Minimnya penjelasan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai sejauh mana pihak kelurahan mengetahui pelaksanaan proyek, termasuk status dan mekanisme pekerjaan di wilayahnya.
Warga mendesak pemerintah kelurahan dan dinas teknis memberikan penjelasan secara terbuka. Mereka juga meminta pemeriksaan dilakukan terhadap volume pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan, kesesuaiannya dengan RAP, serta kewajiban pemasangan papan informasi proyek.
Bagi warga, transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dalam memastikan setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari Lurah Tagari mengenai status resmi proyek stimulan tersebut maupun dugaan ketidaksesuaian pekerjaan yang disampaikan warga. (Red/*)
