HALMAHERA TIMUR, KABARTIMUR.COM- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, menyiapkan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pada akhir 2026. OPD yang dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja, minim inovasi, maupun rendah dalam penyerapan anggaran terancam mendapat sanksi (Punishment/hukuman) dalam penganggaran berikutnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, mengatakan evaluasi tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara pimpinan OPD dan Bupati Haltim Ubaid Yakub.
Menurut Ricky, evaluasi tidak hanya menyasar capaian program, tetapi juga penggunaan dan penyerapan anggaran. OPD yang dinilai tidak menunjukkan inovasi akan mendapatkan perlakuan berbeda dalam penyusunan anggaran.
“Kalau OPD-OPD yang bandel ini, sudah ada kesepakatan antara mereka dengan Pak Bupati untuk melakukan evaluasi kinerja di akhir tahun. Dan juga evaluasi terkait dengan penganggaran. Jadi OPD-OPD yang dianggap tidak melakukan inovasi itu akan dilakukan punishment,” kata Ricky kepada media ini, Selasa (1/9/2026).
Ricky mengakui, hingga saat ini belum terlihat secara maksimal kinerja OPD yang kreatif dan berbasis inovasi. Karena itu, ia mendorong setiap perangkat daerah menerjemahkan inovasi tersebut ke dalam program maupun pelayanan publik.
“Nanti penganggaran mereka akan dikoreksi, kemudian mereka akan dimintakan untuk lebih meningkatkan kinerja. Terkait dengan inovasi, harus diterapkan dalam kegiatan-kegiatan sehingga bisa sinkron dengan visi-misi Bupati,” ujarnya.
Ia menyebutkan, mekanisme evaluasi bahkan telah diterapkan dalam perubahan anggaran. Sejumlah OPD disebut telah mengalami pengurangan anggaran karena pada anggaran induk tingkat penyerapannya belum berjalan optimal.
“Perubahan anggaran sudah beberapa OPD yang dipunishment, kemudian anggarannya dikurangi jauh karena pada anggaran induk belum semua terserap dengan baik,” ungkapnya.
Menurut Ricky, rendahnya serapan anggaran tidak semata-mata menjadi persoalan administratif, tetapi juga dapat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi setiap OPD agar program yang dirancang benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat sekaligus mendukung arah pembangunan daerah.
“Penekanannya harus mendorong kreativitas dari OPD-OPD untuk menjaga inovasi yang mereka bisa kembangkan, tujuannya agar dapat menunjang visi-misi. Karena kalau penyerapannya rendah, berpengaruh sekali terkait dengan visi-misi Bupati,” pungkasnya.(Red/Aples)
