SORONG, kabartimur.com – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam membuka ruang afirmasi bagi generasi muda Papua untuk mengakses pendidikan kedinasan dan peluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung dan Kelurahan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Senin (18/5/2026).
Dalam sambutannya, Supratman mengapresiasi penampilan pelajar dan mahasiswa asal Papua Barat yang menampilkan perpaduan gerak, musik, dan vokal dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, penampilan itu mencerminkan potensi, semangat, dan kedisiplinan generasi muda Papua yang perlu didukung melalui kebijakan afirmasi.
“Kementerian Hukum ingin memberikan ruang afirmasi bagi putra-putri Papua agar memiliki kesempatan lebih besar mengakses pendidikan kedinasan dan menjadi bagian dari ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” ujar Supratman.
Pada kesempatan itu, Supratman menawarkan peluang kepada sejumlah pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pengayoman Indonesia, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum. Mahasiswa yang berminat disebut dapat memulai pendidikan kembali dari semester awal dengan peluang menjadi ASN setelah lulus.
Selain itu, mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi juga diberi kesempatan untuk tetap melanjutkan kuliah di kampus masing-masing. Menurut Supratman, Kementerian Hukum akan terus mendorong kebijakan afirmasi dalam penerimaan ASN bagi putra-putri Papua.
“Saya sejak awal menjabat sebagai Menteri Hukum telah menyampaikan bahwa afirmasi harus diberikan, baik dalam penerimaan calon mahasiswa maupun penerimaan ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” katanya.
Sementara bagi pelajar tingkat SMP dan SMA, Supratman mendorong agar mempersiapkan diri sejak dini untuk memanfaatkan peluang pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum.
Ia menambahkan, kebijakan afirmasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, khususnya di bidang hukum dan pelayanan publik.
Melalui langkah itu, Kementerian Hukum berharap semakin banyak generasi muda Papua yang memiliki kesempatan berkembang, berdaya saing, serta berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional.(Red/*)
