HALTIM, kabartimur.com – Koordinator Aliansi Masyarakat Budidaya Rumput Laut Bergerak (AMBRUK) Desa Fayaul melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat terdampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas jetty PT Jaya Abadi Semesta.
Dalam keterangannya, Koordinator AMBRUK menegaskan bahwa perjuangan masyarakat telah berlangsung lebih dari lima bulan, namun hingga kini belum ada respons yang jelas dari pihak perusahaan maupun langkah tegas dari pemerintah daerah.
“Sudah lebih dari 150 hari kami bersuara. Tapi yang kami hadapi hanya diam, baik dari perusahaan maupun pemerintah. Sementara masyarakat terus menanggung kerugian,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sedikitnya 59 pembudidaya rumput laut di Desa Fayaul kehilangan mata pencaharian akibat kerusakan lingkungan pesisir yang diduga dipicu aktivitas jetty perusahaan. Kondisi ini dinilai tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek dasar kehidupan masyarakat.
“Laut yang selama ini menjadi sumber hidup kami sudah tidak lagi bisa diandalkan. Ini bukan hanya soal pendapatan, tapi soal keberlangsungan hidup,” ujarnya.
Sebagai bentuk protes, masyarakat telah melakukan pemboikotan aktivitas PT Jaya Abadi Semesta selama tiga hari. Aksi tersebut disebut sebagai peringatan atas sikap perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dan cenderung mengabaikan tuntutan warga. Masyarakat menegaskan akan melanjutkan aksi pemboikotan hingga tuntutan dipenuhi.
AMBRUK juga mendesak Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD Kabupaten Halmahera Timur untuk segera turun langsung ke lokasi guna melihat kondisi di lapangan serta mengambil langkah tegas.
“Kami tidak butuh janji. Kami butuh kehadiran dan tindakan nyata. Pemerintah harus berdiri bersama rakyat, bukan diam melihat kami kehilangan sumber hidup,” kata Koordinator AMBRUK.
Ia memperingatkan, jika pemerintah daerah tidak segera merespons, masyarakat akan mengambil langkah lanjutan yang lebih ekstrem, yakni aksi mogok makan.
“Jika pemerintah tidak juga hadir, kami akan melakukan aksi mogok makan. Ini bukan sekadar aksi, tapi simbol bahwa ketika mata pencaharian hilang, maka sumber makanan pun ikut hilang,” tegasnya.
Menurutnya, sikap diam pemerintah dalam situasi ini mencerminkan ketidakhadiran negara di tengah krisis yang dialami masyarakat pesisir.
“Kalau pemerintah tidak datang, maka jelas negara tidak hadir untuk rakyatnya,” pungkasnya. (Red/*)
