KABARTIMUR LUTIM,–Sejumlah kepala desa di kabupaten Luwu Timur mengeluhkan pembuatan peta potensi desa.
Salah satunya Kepala desa di Kecamatan Nuha yang enggan di publikasikan namanya mengatakan, bahwa peta kami sudah selesai, namun ada yang salah diantaranya wilayah desa kami berkurang, itu saya ketahui berdasarkan laporan sekertaris desa saya, ungkapnya.
Hal senada pun diungkapkan salah satu Kades di Kecamatan Towuti yang juga tak mau disebut namanya menjelaskan, bahwa peta potensi desa itu katanya sudah jadi, saya belum ambil di BPMPD.
Sementara MoU antara kami dan rekanan belum saya lihat, demikian halnya tim survei dari rekanan saya belum pernah lihat melakukan survei mengenai peta ini di desa kami, dan saya tidak tahu adanya ekspose oleh pihak rekanan di BPMPD, katanya.
Kegiatan itu dianggarkan melalui dana desa, dan hal ini tertuang dalam RPJMDes.
Saat ditanya kok bisa sama isi RPJMDes ta’ dengan desa lainnya di Lutim. Menurutnya, hal ini merupakan program dari BPMPD untuk dianggarkan pembuatan peta tersebut.
Tampak sampai disitu, hal serupa pun diungkapkan salah satu kades di Kecamatan Tomoni yang juga tau mau di tulis namanya mengatakan, kita ini hanya ikut ikut saja yang mana ditunjukkan program oleh atasan, karena sebagai bawahan kami harus ikuti atasan, ucapnya.
Menurutnya, pengadaan peta ini kami hanya keluhkan anggarannya yang terbilang tinggi. Saya hanya fikir masalah anggaran, sebagaimana diperintahkan untuk memprogramkan kegiatan, mungkin barangkali BPMPD harus melihat situasi dan kondisi disetiap desa, ujarnya.
Disinggung pengadaan peta tersebut apakah tertuang dalam RPJMDes? Katanya, awalnya tidak ada, tetapi ketika program itu muncul tetap kita lakukan perubahan cepat, kalau ini kami tidak lakukan ini menjadi temuan, dan seharusnya BPMPD melihat setiap kondisi di desa, karena masih banyak program atau kebutuhan di desa kami yang membutuhkan dana diantaranya, perbaikan jalan dan lain-lain, kuncinya.
Untuk diketahui, sebagaimana diberitakan sebelumnya di media ini, Ahmad Mulidin selaku pemilik perusahaan pelaksana yakni PT. Intra Konsultan saat ditemui di ruangan kerja kepala BPMPD Lutim menjelaskan, bahwa pelaksanaan ini diawali kesepakatan dengan pemerintah desa sebagaimana tertuang dalam Penandatanganan Nota kesepahaman (MoU), ungkapnya.
Menurutnya, pembuatan peta tersebut tetap mengacu pada citra lama. Karena biaya penerbitan citra baru menelan anggaran sebesar 30 dollar per kilometer persegi, terangnya.
“Jadi kalau biaya yang ada saat ini terbilang tidak cukup. Idealnya, anggaran yang harus disiapkan untuk skala satu kabupaten sebesar Rp. 3 milyar,” ujarnya.
Namun kata Ahmad, selain mengadopsi citra lama, kami juga membentuk tim yang tersebar disetiap desa untuk melakukan survei potensi desa yang akan tertuang dalam peta.
“Memang kami akui ada kesalahan dari hasil pembuatan peta tersebut, namun kita akan lakukan upaya perbaikan,” terangnya.
Selain peta ini yang diberikan di masing-masing desa, kami juga mengikut sertakan sebuah buku sebagai panduan atas peta tersebut, ketusnya.
Disinggung proses pembayaran kata Ahmad, itu melalui desa dan dibantu oleh pihak BPMPD.
Senada dari itu, Halsen selaku Kepala BPMPD Lutim mengatakan, sebelumnya rekanan melakukan ekspose di BPMPD dengan dihadirkan seluruh kepala desa.
Atas dasar itu, terjadilah kesepakatan antara rekanan dan kepala desa sebagaimana tertuang dalam MoU, tutupnya.
Pembuatan peta tersebut menelan biaya sebesar Rp. 10 juta perdesa tahun 2017, yang dianggarkan melalui dana desa.
Sementara di Luwu Timur terdapat 124 desa, jadi total anggaran secara keseluruhan sebesar Rp.1,2 Milyar.(**)
