WASIOR, Kabartimur.com – Dewan Adat Papua (DAP) buka suara perihal film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Tanah Papua yang belakangan ini memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat luas.
Dalam pernyataan pers bersama usai upacara penutupan Pleno XIX DAP se Tanah Papua, Kamis malam di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Wondama di Rasiei, DAP memandang film yang dibesut Sutradara Dandy Laksono itu merupakan bagian dari ruang kebebasan berekspresi dan ruang akademik.
Juga ruang budaya dan ruang kemanusiaan yang dijamin dalam kehidupan demokrasi.
Ketua DAP Wilayah Doberay, Markus Waran selaku juru bicara menekankan bahwa kritik sosial, penelitian, karya jurnalistik, seni dan dokumenter merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan refleksi publik terhadap persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial.
Termasuk terhadap hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan hidup.
“Karena itu, DAP menyatakan menolak segala bentuk intimidasi, ancaman, kriminalisasi, pembungkaman maupun tindakan represif terhadap masyarakat sipil, mahasiswa, jurnalis, peneliti juga pihak terkait lainnya yang menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, “kata Waran.
Lembaga adat orang Papua ini juga siap memberikan dukungan moral dan perlindungan adat kepada para peneliti, saksi masyarakat, pekerja budaya termasuk pembuat film dokumen Pesta Babi: Kolonialisme di Tanah Papua.
“Kami melihat itu sebagai bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan kenyataan sosial melalui jalur akademik, jurnalistik, budaya dan seni secara damai dan bertanggungjawab, “tandas Waran dengan didampingi pengurus DAP dari tujuh wilayah adat se Tanah Papua. (Nday)
