WASIOR – Ada fakta baru terkait kematian Mantri Patra Kevin Marinnha Jauhari di pedalaman Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat tepatnya di Kampung Oya, Distrik Naikere.
Belum genap satu bulan bertugas, persediaan bahan makanan juga obat-obatan yang dibawa Patra bersama rekannya Jhon Inggesi ternyata sudah habis. Padahal masa tugas mereka sesuai SK penempatan yang dikeluarkan Bupati Teluk Wondama adalah selama tiga bulan.
Patra bersama Jhon Inggesi diterbangkan ke Kampung Oya menggunakan helikopter pada 8 April lalu. Masa tugas mereka seharusnya berakhir pada 8 Juli 2019 (sebelumnya ditulis 8 Juni).
“Belum 1 bulan saya sudah turun (kembali ke kota Wasior) karena makanan sudah habis. Obat-obat juga kurang, “ ucap Jhon Inggesi dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD dengan Pemkab Wondama terkait kematian Mantri Patra di ruang rapat dewan di Isei, Kamis (27/6).
Dalam RDP yang dipimpin Ketua DPRD Kuro Matani dan dihadiri Wakil Bupati Paulus Indubri, Sekda Denny Simbar bersama jajaran Dinas Kesehatan dan beberapa OPD terkait lainnya, Inggesi mengaku memutuskan kembali ke Wasior untuk mengambil obat-obatan.
Namun Inggesi yang sehari-hari bertugas sebagai staf Puskesmas Naikere kemudian tidak kembali lagi ke Oya. Alhasil, Mantri Patra hanya seorang diri memberikan layanan medis dengan kondisi apa adanya hingga akhirnya meninggal dunia karena sakit pada 18 Juni lalu.
“Saya sudah kembali tapi sampai di kali (salah satu sungai pada jalur menuju kampung Oya) itu banjir, airnya begini (menunjuk dada – yang berarti air setinggi dada) jadi saya kembali (ke Wasior), “ jelas Inggesi.
Wakil Ketua DPRD Remran Sinadia lantas menanyakan seberapa banyak bahan makanan terutama beras yang dibawa saat itu. Inggesi menjawab, “sebenarnya cukup tapi masyarakat juga ikut makan jadi cepat habis, “
Sementara untuk obat yang juga sudah habis hanya dalam waktu sebulan, menurut Wakil Bupati hal itu terjadi karena banyak masyarakat di Kampung Oya yang membutuhkan pengobatan.
“Karena mereka di sana jarang mendapat layanan kesehatan jadi masyarakat setiap saat membutuhkan pengobatan itu yang membuat obat menjadi terbatas, “ ucap Indubri.
DPRD menilai pengakuan Inggesi tersebut membuktikan ada yang tidak beres dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan untuk wilayah terpencil yang telah digulirkan sejak 2017.
Karena itu, lembaga perwakilan rakyat itu meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Dan selanjutnya dilakukan pembenahan-pembenahan untuk memastikan kejadian tragis seperti yang dialami Mantri Patra tidak berulang di masa yang akan datang.
“Ini harus jadi perhatian karena ini sangat rawan sekali (bisa menimbulkan jatuhnya korban), “ kata Ketua DPRD Kuro Matani. (Nday)
