MANOKWARI, KABARTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Manokwari memperketat pengawasan internal untuk mencegah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan seluruh sumber penerimaan daerah dikelola secara optimal.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Manokwari dalam Rapat Paripurna DPRK Manokwari, Jumat (28/8/2026), saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait penurunan realisasi PAD dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025.
Bupati menjelaskan, penurunan realisasi PAD lebih banyak dipengaruhi kendala teknis penagihan dan validitas data. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memperkuat pengawasan untuk menutup celah yang berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan.
Pengawasan dilakukan melalui Inspektorat Daerah bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan melaksanakan audit kepatuhan dan pemeriksaan terhadap sektor-sektor strategis yang menjadi sumber PAD.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap potensi pendapatan dapat dipungut, dicatat, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Selain memperkuat pengawasan, Pemkab Manokwari melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD.
Evaluasi tidak hanya mengukur pencapaian target pendapatan, tetapi juga memastikan setiap OPD memiliki tanggung jawab terhadap optimalisasi penerimaan pada sektor masing-masing.
Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah pembinaan hingga teguran administratif bagi OPD yang dinilai belum mampu memenuhi target. Penyesuaian penempatan pejabat juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Bupati menegaskan, pengelolaan PAD harus dilakukan secara transparan, terukur, dan akuntabel agar mampu memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Manokwari.
“Pengawasan dan evaluasi akan terus diperkuat agar potensi kebocoran dapat ditekan dan penerimaan daerah meningkat,”Tegasnya. (Red/*)
