MANOKWARI, Kabartimur.com– Digitalisasi menjadi salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan wanita pedesaan dan wanita disabilitas karena selama masa pandemi, digitalisasi menjadi penghubung masyarakat dalam keterbatasan mobilitas.
Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen (Purn) Drs Paulus Waterpauw MSi dalam Rangka pelaksanaan kegiatan Side Event Women 20 (W20) dan pre-event Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (Fekdi), Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam acara launching produk layanan pemerintah daerah berbasis elektronik.
di Swissbell Hotel Manokwari Kamis , (9/6/2022).
PJ Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia provinsi Papua barat yang telah menginisiasi sinergi dan kolaborasi antara side even women 20 Papua barat yang mengambil tema”inclusive growth to build resilience: focus on rural women and women with disabilities.
Sehingga dengan pre-event Fekdi Bank Indonesia berfokus kepada akselerasi digitalisasi untuk peningkatan literasi dan inklusi digital masyarakat tidak terkecuali bagi wanita pedesaan dan wanita dengan disabilitas.
Menurutnya Digitalisasi mampu memberikan dampak yang signifikan bagi wanita pedesaan seperti meningkatkan hasil pertanian, mengakses pasar untuk melakukan kegiatan jual beli, mengakses rantai pasokan baru, dan mempelajari keterampilan baru dari internet juga memberikan dampak signifikan bagi penyandang disabilitas, misalnya memperoleh pekerjaan secara online baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Oleh karena itu digitalisasi menawarkan banyak peluang dalam peningkatan pemberdayaan serta partisipasi perempuan untuk dapat lebih setara di pasar tenaga kerja, pasar keuangan, dan kewirausahaan.
“Namun, terdapat hambatan yang menghalangi kemajuan perempuan saat ini dari banyak peluang menguntungkan di era digital. Untuk menghilangkan hambatan ini, diperlukan upaya besar oleh pemerintah yang dapat ditempuh antara lain dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap teknologi digital baru kepada perempuan demi mencapai tujuan kesetaraan gender” ujarnya.
Era Digitalisasi , Sistem Pembayaran Menjadi Pintu Masuk
PJ Gubernur mengungkapkan bahwa di era digitalisasi, sistem pembayaran menjadi pintu masuk ke dalam ekosistem baru yang dinamakan dengan ekonomi dan keuangan digital.
Perkembangan sistem pembayaran ini bersifat pasif sehingga mengubah kebiasaan masyarakat berbelanja dan melakukan pembayaran secara langsung menjadi berbelanja dan melakukan pembayaran secara online.
Sementara Untuk percepatan dan perluasan digitalisasi serta mendukung tata kelolah keuangan dan keuangan eksklusif pemerintah telah mengeluarkan keputusan presiden No.3 tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan digitalisasi daerah yang bertujuan untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) serta mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada bank Papua yang telah mempersiapkan kanal transaksi pendapatan daerah melalui Quick response code Indonesian standard ( QRIS) untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang juga diresmikan bersama-sama hari ini.
Dan sebagai tindak lanjut respon terhadap Keppres tersebut pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah-langkah percepatan digitalisasi daerah.
Sebagai salah satu langkah nyata pemerintah daerah dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia Papua barat serta BPD Papua hari ini Kamis (9/6/2022) secara langsung meresmikan produk layanan pemerintah daerah berbasis elektronik untuk mendukung ETPD antara lain pembayaran pajak kendaraan bermotor ( PKB) melalui kanal QRIS di provinsi Papua barat, pembayaran pajak dan retribusi daerah via ATM di kabupaten Manokwari serta peresmian 2 (dua) pasar siap QRIS (pasar sehat, inovatif dan aman pakai QRIS) Di kota Manokwari yaitu Manokwari city mall (MCM) dan Kalawai Mart.
Melalui peresmian ini pemerintah berharap masyarakat memperoleh kemudahan dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkat untuk mewujudkan kemandirian daerah serta kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran dengan QRIS.
Selain daripada itu, saat ini pemerintah provinsi Papua barat telah memiliki cash management system (CMS) untuk mengelola belanja daerah.
Sistem (CMS) akan membantu pemerintah daerah khususnya BPKAD dalam melakukan transaksi pencairan SP2D, karena sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan sistem yang ada pada bank, sehingga kecepatan dan rekonsiliasi data lebih tepat dan serta penyetoran pajak ke negara bisa dilakukan via CMS.
Digitalisasi Elektronifikasi, Pemerintah Daerah Tingkatkan Transparansi Pengelolaan Anggaran Dan Efektivitas Kinerja
Pj Gubernur menyampaikan bahwa proses digitalisasi dalam elektronifikasi transaksi, pemerintah daerah akan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas proses kerja sehingga akan berdampak kepada peningkatan layanan kepada masyarakat.
Karena Penyediaan berbagai macam kanal transaksi pemerintah daerah, baik pengeluaran maupun penerimaan daerah, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam inklusi. Transaksi non tunai khususnya melalui pengenalan produk dan jasa keuangan digital.
Selain itu pemerintah juga mendukung proses percepatan pembangunan infrastruktur dan sinergi antar K/L guna mendukung percepatan pembentukan ekosistem ekonomi digital dan membangun awareness masyarakat terhadap upaya percepatan transformasi digital dalam mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan digital di provinsi Papua barat.
“Dengan begitu,masyarakat provinsi Papua barat khususnya wanita pedesaan dan wanita dengan disabilitas memiliki kesempatan yang sama” harapnya.
Stakeholder Diminta Dukung Pemberdayaan Wanita di Papua Barat
Pj. Gubernur berharap kepada seluruh stakeholders untuk mendukung pemberdayaan wanita di Papua barat khususnya wanita pedesaan dan wanita dengan disabilitas untuk memperoleh lebih banyak peluang-peluang melalui peningkatan literasi digital.
Pihaknya mengajak dan mendorong seluruh pemerintah daerah di seluruh provinsi Papua barat untuk dapat mengimplementasikan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah baik pengeluaran maupun penerimaan daerah serta memanfaatkan digitalisasi dalam proses pemasaran dan penjualan produk sebagai bentuk fasilitasi dan dukungan terhadap pemberdayaan wanita pedesaan dan wanita dengan disabilitas sebagai potensi ekonomi baru untuk peningkatan ekonomi Papua barat. (Red/VR)
