WASIOR – Pemkab Teluk Wondama, Papua Barat berencana mengurangi belanja aparatur seperti operasional rutin, perjalanan dinas dan ATK termasuk belanja kendaraan dinas. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada tahun 2020.
“Tahun 2020 belanja aparatur kita tekan. Kurangi perjalanan dinas dan kurangi belanja kendaraan dinas yang tidak penting. Saya harap kendaraan dinas yang tidak penting kita kurangi. Kecuali ambulance atau kendaraan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, “ kata Wakil Bupati Paulus Indubri.
Indubri menyampaikan itu sewaktu menutup Forum Gabungan OPD, Rabu sore di Gedung Sasana Karya di Isei. Dia menegaskan, pengurangan belanja aparatur khususnya belanja kendaraan dinas dilakukan agar anggaran daerah lebih banyak diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Tahun ini saya lihat belanja kendaraan dinas kita mencapai 8 miliar. Jadi harap kalau ada belanja kendaraan dinas di-cut saja karena aset kita sudah sampai triliunan. Kalau tidak pernah hapus maka dia akan naik terus, “ ucap Indubri.
“Saya harap di distrik-distrik (kepulauan) juga. Saya lihat di (DPA 2018) ada beli motor roda dua, itu mau pakai dari mana ke mana. Jangan pesan motor roda dua (lagi), “ lanjut orang nomor dua Pemkab Wondama ini.
DPRD Teluk Wondama menilai rencana Pemkab mengurangi belanja aparatur termasuk belanja kendaraan dinas sebagai langkah yang positif. Lembaga legislatif itupun mendukung kebijakan Pemda tersebut.
“Kalau ini dalam rangka menyehatkan APBD kita, saya kira bagus, kita mendukung. Karena aset kita ini memang menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang. Banyak aset yang masih bermasalah, “ kata Wakil Ketua DPRD Remran Sinadia. (Nday)
