JAKARTA, Kabartimur.com– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan rotasi dan pengisian jabatan terhadap 1.361 pejabat manajerial dan nonmanajerial sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Pelantikan berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/8/2026). Dari jumlah tersebut, sebanyak 497 pejabat manajerial atau struktural dan 864 pejabat nonmanajerial atau fungsional resmi dilantik.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan meminta para pejabat yang baru dilantik menjadikan amanah tersebut sebagai momentum untuk menggali potensi dan menghadirkan perubahan positif dalam pelayanan pertanahan.
“Selamat kepada pejabat yang dilantik atas amanah dan jabatan baru. Ini adalah kepercayaan besar yang membawa tanggung jawab untuk menjadi motor penggerak perubahan, melahirkan gagasan-gagasan yang inovatif, dan tentu saja memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat,” ujar Dalu.
Ia menegaskan, sekitar 30.000 pegawai ATR/BPN di seluruh Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong transformasi pelayanan pertanahan.
Dalu meminta seluruh jajaran meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugas.
“30.000 orang pegawai yang ada di ATR/BPN akan menjadi kunci penggerak transformasi kita. Saya menginginkan agar seluruh pegawai menjadi SDM yang kompeten, yang profesional, dan memiliki semangat pelayanan yang menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama,” tegasnya.
10 Kantor Pertanahan Terapkan Nomenklatur Baru
Sejalan dengan penguatan organisasi, Kementerian ATR/BPN juga menerapkan aturan baru melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.
Melalui aturan tersebut, sebanyak 10 Kantor Pertanahan mulai menerapkan nomenklatur Jabatan Pengawas yang membidangi kewilayahan, yakni Seksi 1 hingga Seksi 6, disesuaikan dengan tipologi masing-masing kantor pertanahan.
Dalu berharap perubahan struktur tersebut mampu mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.
“Kita berharap perubahan ini mampu mendukung layanan pertanahan dengan lebih cepat dan lebih prima, serta meningkatkan kualitas jalannya proses pelayanan publik kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Dalu, keberhasilan transformasi pelayanan pertanahan tidak hanya ditentukan oleh perubahan struktur organisasi. Kualitas SDM yang menjalankan tugas menjadi faktor penting untuk memastikan transformasi tersebut berjalan efektif.
Pelantikan diikuti secara luring dan daring oleh jajaran ATR/BPN dari berbagai wilayah Indonesia. Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN turut hadir langsung mengikuti prosesi pelantikan di Aula Prona, Jakarta. (Red/Rls)
