Jakarta, kabartimur.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi tonggak penting dalam reformasi pengelolaan aset negara. Melalui Danantara, pemerintah mengonsolidasikan seluruh kekayaan negara agar dikelola secara lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan generasi mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Presiden menjelaskan, Danantara merupakan dana kedaulatan (sovereign wealth fund) yang menghimpun dan mengelola aset-aset negara secara terintegrasi sehingga menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional di masa depan.
“Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, dan dikelola dengan rapi. Ini menjadi cadangan dan energi untuk masa depan Indonesia, untuk anak, cucu, dan cicit kita,” ujar Presiden.
Menurut Kepala Negara, nilai aset yang dikelola Danantara kini telah melampaui 1.000 miliar dolar AS, menjadikannya salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Untuk pertama kali dalam sejarah, kita memiliki dana kedaulatan seperti Danantara yang nilai asetnya lebih dari seribu miliar dolar. Selama ini kekayaan negara sering tersebar dan sulit dipantau. Kini semuanya mulai dikonsolidasikan,” katanya.
Selain membentuk Danantara, pemerintah juga terus melakukan pembenahan terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Presiden mengungkapkan, saat ini terdapat 1.077 BUMN, termasuk berbagai anak, cucu, hingga cicit perusahaan, sehingga diperlukan penataan agar tata kelolanya lebih efektif.
Presiden mengapresiasi kinerja jajaran Danantara yang dalam 18 bulan pertama berhasil melakukan penutupan, konsolidasi, dan merger terhadap 250 BUMN. Hingga akhir Juli 2026, jumlah tersebut telah berhasil dirampingkan sebagai bagian dari reformasi kelembagaan.
Pemerintah menargetkan jumlah BUMN akan terus dikurangi hingga sekitar 350 perusahaan pada akhir 2026 guna meningkatkan efisiensi dan daya saing.
Prabowo menilai langkah konsolidasi tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap penghematan anggaran negara. Penutupan 250 BUMN disebut berhasil mengurangi biaya operasional rutin atau overhead hingga Rp50 triliun.
“Dengan ditutupnya 250 BUMN, biaya rutin yang berhasil dihemat mencapai Rp50 triliun. Mulai dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, listrik, transportasi, hingga berbagai biaya operasional lainnya,” jelas Presiden.
Ia memperkirakan nilai penghematan akan terus meningkat seiring berlanjutnya proses restrukturisasi BUMN dan berpotensi mencapai Rp70 hingga Rp80 triliun pada akhir tahun 2026.
Mengakhiri arahannya, Presiden menegaskan bahwa pembentukan Danantara dan reformasi BUMN merupakan bagian dari komitmen pemerintah membangun tata kelola aset negara yang lebih modern, transparan, efisien, dan produktif. Langkah tersebut diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru sekaligus warisan bagi generasi Indonesia di masa depan. (Red/*)
