HALMAHERA TIMUR, Kabartimur.com – Tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Momole, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, menuai protes dari warga.
Warga menilai proses pembentukan panitia tersebut tidak berjalan sesuai prosedur karena dilakukan tanpa kehadiran Kepala Desa Momole maupun Ketua BPD. Selain itu, warga juga menyoroti tidak hadirnya pendamping desa serta keterlibatan pemerintah kecamatan dalam proses tersebut.
Salah seorang warga Desa Momole, Nasrudin Mahmud, mengatakan berdasarkan petunjuk teknis pemerintah daerah, pembentukan panitia pemilihan anggota BPD seharusnya diprakarsai oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pengisian anggota BPD pada Bab II poin B.
Menurutnya, kepala desa memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan panitia pemilihan BPD. Namun, dalam agenda pembentukan panitia tersebut, Kepala Desa Momole, Julfikar Karajan, disebut tidak hadir.
“Kami masyarakat khawatir jangan sampai ada maksud terselubung di balik pembentukan panitia pemilihan BPD ini. Bahkan, sebagian besar tokoh masyarakat Desa Momole tidak mengetahui proses pembentukan panitia tersebut,” ujar Nasrudin, Jumat (17/7/2026).
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera melakukan evaluasi terhadap proses pembentukan panitia tersebut.
Nasrudin juga mendesak DPMD membatalkan atau menganulir panitia pemilihan BPD Desa Momole sebelum tahapan pemilihan berlanjut.
“Ini bukan urusan yang bisa dilakukan sembarangan. Ini menyangkut proses memilih wakil masyarakat di desa, sehingga harus dilakukan sesuai aturan dan mengedepankan keterbukaan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Momole maupun pihak DPMD Kabupaten Halmahera Timur belum memberikan keterangan resmi terkait keberatan yang disampaikan warga. Media ini masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait untuk memperoleh penjelasan dan tanggapan. (Red/*)
