MANOKWARI, Kabartimur.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat mulai mematangkan persiapan anggaran tahun 2027 bagi seluruh cabang olahraga (cabor), terutama untuk mendukung pembinaan dan kesiapan atlet menghadapi Pra-PON dan Pekan Olahraga Nasional (PON).
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Ketua Umum KONI Papua Barat, Yosias Saroy, bersama pihak Inspektorat Papua Barat. Pertemuan itu difokuskan pada konsultasi dan pendampingan terkait mekanisme penyusunan anggaran agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Yosias mengatakan, koordinasi dengan Inspektorat sangat penting untuk memastikan setiap program dan penggunaan anggaran KONI maupun cabang olahraga berjalan sesuai regulasi, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, KONI dan seluruh cabang olahraga berada dalam pembinaan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, penyusunan program dan anggaran harus mengacu pada aturan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 serta Peraturan Gubernur.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kami, pengurus KONI Papua Barat periode 2026–2030. Kami membutuhkan pencerahan, saran, usulan, dan arahan agar penyusunan anggaran ke depan tidak bertentangan dengan aturan,” ujar Yosias.
Ia menegaskan, kepengurusan baru berkomitmen membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Hal itu dilakukan agar berbagai persoalan yang pernah terjadi pada kepengurusan sebelumnya tidak kembali terulang.
Yosias menyebut pengalaman masa lalu harus menjadi bahan evaluasi dalam membangun tata kelola organisasi yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel.
Selain pembenahan tata kelola anggaran, KONI Papua Barat juga mendorong perhatian pemerintah daerah terhadap ketersediaan sarana dan prasarana olahraga. Menurutnya, fasilitas latihan yang memadai menjadi kebutuhan mendasar untuk menunjang pembinaan atlet di setiap cabang olahraga.
Ia berharap pemerintah provinsi melalui OPD teknis dapat mendukung pembangunan fasilitas olahraga, termasuk melanjutkan rencana pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah untuk pengembangan pusat kegiatan olahraga.
“Kami berharap pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Dengan begitu, atlet kita memiliki tempat latihan yang memadai dan tidak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk berlatih ke luar Papua Barat,” ungkapnya.
Yosias menilai, dukungan anggaran yang sesuai ketentuan dan fasilitas latihan yang memadai akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesiapan atlet Papua Barat menghadapi berbagai kejuaraan, khususnya Pra-PON dan PON mendatang.
Di sisi lain, terkait legalitas kepengurusan KONI Papua Barat periode 2026–2030, Yosias berharap Ketua Umum KONI Pusat dapat hadir pada November 2026 untuk melantik kepengurusan yang baru.
Ia berharap pelantikan tersebut menjadi awal bagi seluruh pengurus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi secara maksimal, sekaligus memperkuat persiapan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga Papua Barat. (*)
