Komitmen Penegak Hukum di Manokwari Terkait Dugaan Penambangan Ilegal Dipertanyakan

MANOKWARI, Kabaetimur.com- Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy mempertanyakan komitmen para pejabat penegak hukum di Manokwari dan Provinsi Papua Barat terhadap kasus dugaan penambangan ilegal di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) kali Wasirawi.

Warinussy mengingatkan bahwa menyangkut kasus kecelakaan tunggal yang menelan korban nyawa dan luka-luka di kilometer 10 , tidak boleh mengakibatkan aparat penegak hukum “hilang fokus”. Bahkan beralih fokus dari soal ilegal minning ke lakalantas tunggal.

Bacaan Lainnya

” Sebab berdasarkan amanat UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) disebutkan bahwa kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang” kata Warinussy.

Baca Juga :   Warga Flobamora Gelar Misa Arwah dan Ibadah Syukur Malam Ke-40 Atas Kecelakaan Maut 18 Warga NTT

Warinussy menyebut bahwa dalam pasal 1 angka 1 dari UU Minerba tersebut dimana setiap kegiatan pertambangan mesti mendapatkan ijin usaha, termasuk untuk kegiatan pertambangan rakyat.

Warinussy mempertanyakan kegiatan-kegiatan pertambangan yang konon mendatangkan banyak warga sipil dari luar Manokwari bahkan dari luar wilayah Provinsi Papua Barat ke sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Wasirawi tersebut telah memperoleh ijin pertambangan dari pihak yang berwenang.

Juga perusahaan-perusahaan yang telah menghadirkan banyak warga sipil yang diklaim sebagai pekerja tambang di DAS Wasirawi tersebut apakah memiliki perjanjian kerja dan melindungi para karyawannya dengan asuransi ketenagakerjaan.

Selain itu, kehadiran banyak warga sipil dari luar Manokwari dan luar Provinsi Papua Barat tersebut sebagai tenaga kerja penambangan emas di DAS Wasirawi apakah telah terdata pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat.

Baca Juga :   8 Wilayah di Wondama Zona Merah, Bupati Minta Distrik dan Kampung Perkuat Sinergi Tekan Covid-19

Pihaknya juga mempertanyakan pihak penegak hukum dalam hal ini Kapolres Manokwari dan Kapolda Papua Barat untuk meninjau dan melakukan patroli ke lokasi pertambangan DAS Wasirawi dan memeriksa kelengkapan aspek perijinan baik mengenai ijin usaha pertambangan maupun ijin kerja serta kelengkapan fisik identitas para pekerja tambang.

Menurutnya, kecelakaan tunggal yang terjadi Rabu, (13/4) sangat memprihatinkan, karena menelan banyak korban nyawa dan luka-luka. Namun hal tersebut tidak bisa serta Merta dijadikan alasan oleh siapapun untuk mengalihkan perhatian penyelidikan kasus pada isu lakalantas tunggal dari pada soal dugaan terlah terjadinya tindak pidana pertambangan yang diduga keras bisa berakibat fatal terhadap daya dukung lingkungan hidup di wilayah DAS Wasirawi di masa depan.

“Pertambangan rakyat sekalipun juga harus memperoleh ijin dari pihak yang berwenang. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 10 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Usaha Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Sehingga aspek pengawasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 142 dan pasal 143 UU Minerba tersebut menjadi patokan yang dapat dipergunakan dalam mengukur seberapa besar keterlibatan Gubernur Papua Barat maupun Bupati Manokwari dalam ikut mengawasi kegiatan pertambangan ilegal yang sesungguhnya cenderung telah menimbulkan kerugiaan kepada negara/daerah dari sisi pendapatan asli maupun potensi kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak penting bagi lingkungan dan warga masyarakat setempat di masa depan” tandas Warinussy. (Red)

Pos terkait