JAYAPURA, kabartimur.com- Dihadapan Wakil Presiden Ma’ruf Amin Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua siap melaksanakan program terpusat dari Presiden, yaitu pengentasan stunting, inflasi, kemiskinan ekstreme dan percepatan kesejahteraan masyarakat.
Ini dikatakan Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw.,MSi usai mengikuti Rapat Koordinasi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Rakor ini berlangsung Selasa (10/10/2023) di Kantor Gubernur Papua dipimpin langsung Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Dalam rakor tersebut, kata Gubernur Papua Barat mengaku, pihaknya telah menyampaikan komitmen untuk menjaga situasi kondusif dalam menghadapi Pemilu 2024. Dirinya mengharapkan ada sinergitas yang baik dari seluruh pihak untuk mewujudkan hal tersebut.
“Wakil Presiden juga mengingatkan kita untuk tetap melakukan sinergitas terutama di 4 daerah otonom baru (DOB). Sebab infrastruktur yang belum lengkap menjadi kendala di daerah tersebut,”kata Gubernur Waterpauw.
Waterpauw menyatakan asosiasi juga menyampaikan beberapa hal pada rakor tersebut. Di antaranya menyangkut tugas kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat di Papua.
“Peran asosiasi ini biarlah menjadi sebuah kelembagaan yang nantinya bisa mewakili aspirasi masing-masing daerah dalam satu paket. Dengan begitu dapat memperkuat suara Papua di tingkat nasoinal,”ucap Gubernur Waterpauw.
Adanya sinergitas yang baik antara asosiasi dan pemerintah, kata Gubernur Waterpauw, diharapkan pembangunan wilayah setempat dapat berjalan lebih baik. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua dapat tercapai.
“Wakil Presiden juga meminta Kementerian/Lembaga di Papua untuk medukung percepatan kebijakan pembangunan. Khususnya di empat DOB terutama dalam hal peningkatan infrastruktur,”ujar Gubernur Waterpauw.
Langkah Strategis
Sementara itu Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, menegaskan akan mengerahkan kemampuan kementerian dan lembaga terkait untuk melaksanakan langkah strategis sesuai dengan kewenangannya dalam upaya mempercepat pembangunan prasarana pemerintahan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
Dikutip dari informasi Sekretariat Wakil Presiden di Jayapura, arahan itu dia sampaikan saat memimpin rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua terkait progres kesiapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sentra sarana prasarana Pemprov di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah, bertempat di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Provinsi Papua, Selasa.
“Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), beserta Pemda empat DOB agar menyelesaikan dengan segera proses pengadaan lahan hingga status clean and clear, supaya segera itu,” katanya.
Ia juga mendorong pemanfaatan agenda ekspose dengan efektif untuk memastikan kriteria kesiapan pematangan lahan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
“Melakukan identifikasi terhadap data-data mengenai kebutuhan infrastruktur pendukung, misalnya kebutuhan air baku, jaringan listrik dan telekomunikasi, sarana pembuangan limbah, kebutuhan energi dan sebagainya,” katanya.
Kepada Kementerian Keuangan, dia berpesan agar mendukung aspek pembiayaan, baik melalui percepatan proses administrasi maupun pendampingan bagi kementerian, lembaga maupun Pemda.
Dalam agenda itu dia juga mendorong peran kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian/lembaga terkait agar memberikan pendampingan kepada Pemda dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana pemerintahan.
“Pemda empat DOB agar menjalin koordinasi efektif dengan kementerian lembaga dan Satgas terkait untuk kelancaran proses pembangunan prasarana pemerintahan di wilayahnya,” katanya.
Terkait dengan isu keamanan, dia mengarahkan kepala Polri dan panglima TNI segera melaksanakan langkah yang diperlukan dalam pembangunan kantor Polda, Korem, dan Kodim pada empat DOB, untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat pengamanan warga sipil.
“TNI dan Polri agar memperkuat pengamanan bagi warga sipil. Jangan sampai ada wilayah yang tidak tersentuh oleh aparat keamanan. Tegakkan hukum secara tegas dan terukur bagi pelaku aksi kekerasan,” katanya.
Pada sektor pendidikan, dia mengarahkan agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendorong peningkatan kualitas pendidikan di empat DOB Papua. “Tadi saya sangat mengapresiasi langkah untuk mengangkat guru-guru yang tamatan SMA menjadi Aparatur Sipil Negara untuk mempercepat keadaan,” katanya.
Hadir dalam agenda Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian PUPR, Yudha Mediawan.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, Panglima Kogabwilhan III TNI, Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon, Kabaintelkam Polri, Komisaris Jenderal Polisi Sutana, Deputi IV Badan Intelijen Negara, I Gede Made Kartika Jaya, Plt Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiayanti.
Turut hadir dalam agenda tersebut Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun, Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo,
Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Edison Siagian.(Red/*)
