BULUKUMBA.kabartimur- Komitmen Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa semakin ditunjukkan dengan penandatanganan berita acara serah terima Source Code Aplikasi Perizinan dan TPP (e-kinerja) antara Gubernur Sulsel kepada Bupati Bulukumba AM.Sukri A.Sappewali, Rabu (11/10).
Prosesi penandatanganan berita acara tersebut, berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sulsel, dihadiri Kepala Satgas Wilayah I Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI Tri Gamarefa, disaksikan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan
Kepala Satgas Wilayah I Kedeputian Bidang Pencegahan KPK Tri Gamarefa dihadapan Bupati/Wali Kota se Sulsel menyampaikan, bahwa masih banyak daerah di Sulsel yang belum menerapkan sistem pelayanan perizinan secara online dan belum memberikan tambahan penghasilan kepada pegawainya. ” Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada seluruh pemerintah kabupaten kota untuk segera mengambil langkah strategis guna mewujudkan hal tersebut,” tegas Tri.
Dia juga berpesan kepada Para Bupati dan Walikota,v untuk segera mewujudkan sistem perencanaan yang terintegrasi dengan SIMDA,v sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Bahkan Tri menyebut, masih ada lebih 500 Desa di Sulsel yang belum menerapkan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga diminta para Bupati untuk lebih serius mendorong percepatan pelaksanaan Sistem pengelolaan keuangan dana desa tersebut.
” Saya menyampaikan terima kasih kepada para Bupati yang telah menggunakan sistem tersebut didesanya, dan salah satunya adalah di Kabupaten Bulukumba,” sebut Tri.
Sementara itu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo juga menyampaikan terima kasih kepada KPK dan Perwakilan BPKP Sulsel yang selama ini telah membantu pemerintah Provinsi dalam melaksanakan program pencegahan korupsi. ” Bupati harus lebih berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan agar tidak terlibat kasus korupsi,” pesan Syahrul.
Pada kesempatan itu, Syahrul berpesan kepada para Bupati dan Walikota, agar lebih berhati hati lagi, setelah melihat kondisi saat ini, banyak pejabat daerah yang berurusan dengan hukum tindak pidana korupsi
Dan SYL menyampaikan bahwa sesungguhnya pada ranah prefentif, upaya pemberantasan korupsi sangat tergantung pada kemauan (Komitmen) pimpinan pemerintahan. ” Untuk itu, mari kita bahu membahu dalam mencegah terjadinya korupsi didaerah kita masing masing,” pesan SYL. – **
