BIAK, kabartimur.com- Wartawan diharapkan mampu menyuarakan program Pembangunan daerah terlebih khusus mengawal keberhasilan program otonomi khusus (Otsus) pada enam provinsi di Tanah Papua.
Hal tersebut disampaikan oleh kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus Bappeda Provinsi Papua, Eddy Way saat menjadi narasumber pada kegiatan peningkatan kapasitas jurnalis lokal yang diselenggarakan oleh USAID Kolaborasi Wahana Visi Indonesia di Biak, Provinsi Papua, Jumat (17/3).
Kegiatan tersebut dikemas dalam agenda diskusi panel tentang pelaksanaan dan implementasi Otonomi khusus di Tanah Papua. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 16 hingga 18 Maret 2023 di Kabupaten Biak Numfor, Papua diikuti 34 jurnalis dari berbagai media lokal yang tersebar di 6 Provinsi di Tanah Papua
Menurutnya, peran wartawan atau jurnalis sangat penting sebagai corong informasi pemerintah kepada rakyat dan sebaliknya menjadi corong rakyat dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah.
Edy menjelaskan bahwa hadirnya 4 daerah otonomi baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya, maka peran para jurnalis sangat penting menyambungkan misi komunikasi rakyat kepada pemerintah dan sebaliknya dengan tetap memegang teguh independensi sebagai jurnalis.
Eddy berharap, kedepannya Wahana Visi Indonesia melalui program USAID Kolaborasi untuk lebih memantapkan pelatihan seperti ini dengan berpandangan bahwa kerja-kerja jurnalistik adalah ikut mencerdaskan, mengontrol, memberikan informasi dan hiburan yang menggairahkan sehingga masyarakat tidak berjarak dengan pemerintah tapi jarak itu bisa dieliminasi dengan hadirnya jurnalis.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Sub Bagian Pendataan Bappeda Provinsi Papua Barat, Matheos Tahrin mengatakan, pihaknya siap melibatkan para jurnalis untuk mengawal pelaksanaan hingga implementasi otsus di Provinsi Papua Barat. Kolaborasi para jurnalis ini, kata Matheos, sebagai fungsi kontrol dan memberikan edukasi kepada masyarakat papua tentang pelaksanaan program ini.
“Dengan kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan WVI melalui USAID kolaborasi dengan teman-teman jurnalis diharapkan dapat meneruskan kepada publik tentang otsus,” ujarnya.
Matheos mengaku bahwa Bappeda Papua Barat selalu membuka diri untuk memberikan informasi terkait perencanaan dan tata kelolah otsus di Provinsi induk maupun daerah otonomi baru Papua Barat Daya.
“Pasti ada ruang batasan terkait dengan tata kelolah otsus karena ada regulasi yang mengatur, namun pemerintah daerah berusaha untuk memberikan informasi yang menjadi hak konsumsi publik. Kami siap memberikan informasi baik berupa data maupun tentang perencanaan dan tata kelola otsus” tandasnya.(Red/*)
