MANOKWARI, kabartimur.com- Dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 di kabupaten Manokwari DPRD melakukan rapat dengar pendapat atau hearing terhadap pemda Manokwari melalui dinas terkait dalam hal ini dinas Pendidikan, kamis (15/6/2024).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh wakil ketua 1 DPRD, Norman Tambunan dan melalui rapat tersebut pihak DPRD memberikan saran masukan terkait pendidikan kepada dinas Pendidikan.
Sebagaimana Pendidikan merupakan tolak ukur untuk perbaikan dan kemajuan SDM khususnya di kabupaten Manokwari salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan harus dilakukan pengalokasian dana APBD yang dikucurkan kepada dinas terkait kurang lebih 30% dari nilai APBD tahun berjalan.
Dari hasil rapat tersebut, DPRD menyoroti terkait biaya pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat khususnya dalam pendaftaran siswa baru di tingkat SD, SMP, SMA/SMK juga Sarana dan Prasarana penunjang proses pelajar dan Perekrutan Guru di sekolah dan Gaji Guru.
Selain itu juga DPRD mempertanyakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) terkait anggaran ujian yang untuk tahun 2023.
Dari hearing tersebut yang dihadiri oleh Kadin Pendidikan dan seluruh Kabid dari SD dpi SMA/SMK, DPRD mendesak Dinas terkait untuk penerimaan Siswa baru dari tingkat SD , SMP, dan SMA/ SMK pada tahun ajaran baru agar tidak ada pungutan lagi.
Menanggapi itu pihak dinas pendidikan merespon desakan DPRD untuk memperhatikan masukan tersebut dan langsung disetujui bahwa PPDB di tingkat SD-SMP segera akan ditindaklanjuti bagi peserta didik yang tidak mampu terlebih khusus bagi anak OAP.
Selain itu, juga sempat disinggung untuk pengadaan seragam yg disalurkan oleh Dinas sebaiknya penyalurannya jangan terlambat dan diharapkan bisa dibagikan bersamaan dengan proses pendaftaran untuk tingkat SMA/SMK.
Terkait itu Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa akan mengkaji disesuaikan dengan anggaran yg dikelolah.
Terkait Biaya Pendidikan, Ketua Komisi A menindak lanjuti ke dinas dengan keluhan masyarakat yang terancam tidak bisa mengikuti ujian kenaikan atau kelulusan karena terkendala uang sekolah yg tdk terselesaikan serta ijazah yg tertahan karena biaya administrasi.
Ketua Komisi A, Orva Tandiseno menekankan kepada dinas Dinas Pendidikan untuk memperhatikan hal-hal tersebut agar tidak menjadi beban bagi orang tua juga kpd peserta didik mulai dr tingkat SD sampai denganSMA/SMK.
Lanjut Tandiseno, hearing DPRD juga mempertanyakan beberapa sekolah terkait penyelesaian lahan pendirian bangunan jg dengan bangunan-bangunan yang sudah ada dan sedang dalam proses tidak layak pakai karena kerusakannya.
Tandiseno menegaskan kepada dinas Pendidikan untuk hendaknya penyusunan program untuk pembangunan sarana prasarana penunjang proses belajar sebaiknya menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan dan merenovasi bangunan yang sudah ada dan perlu perbaikan untuk kelancaran proses belajar.
Mengenai sekolah-sekolah dalam perekrutan, Tandiseno berharap agar Guru-guru baik sekolah Negeri dan Swasta sebaiknya ada koordinasi dengan dinas agar tidak ada masalah di kemudian hari khususnya dalam hal penggajian dan status.
Tak lupa Orva sapaan akrabnya mempertanyakan anggaran ujian kepada kepala Bappeda dan perlunya ada penjelasan terkait dana tersebut karena beberapa sekolah yg dikunjungi dalam
Monitoring pelaksanann ujian yang ll khususnya tingkat SD hal yang sama dipertanyakan karena tidak seperti tahun sebelumnya dalam pelaksanaan ujian.
“Anggaran ujian selalu ada tetapi di ujian tahun ini belum ada. Bappeda menyampaikan bahwa itu ada dan Dinas terkait yang mengatur, dari pertanyaan di atas dinas melalui kabid teknis telah menanggapi bahwa akan memperhatikan hal itu berhubung belum bisa mengklarifikasi dengan Kabid lama karena baru menjabat kurang lebih dua minggu sehingga Dana ujian di tingkat SD segera diselesaikan dan dibayarkan walaupun ujian sudah terlaksana” Tandas Orva Tandiseno
