Anggota DPRD dan Aktivis HMI Pertanyakan Tanggung Jawab Moral Perusahan di PB sikapi Covid19

  • Whatsapp

MANOKWARI- Pemerintah Papua Barat dan sejumlah sejumlah Pemerintah Daerah saat ini berjibaku melawan Pandemk Virus Corona atau Covid19 yang menjadi wabah ancaman dunia saat ini, masih banyak hal yang menjadi kekurangan seperti ketersediaan peralatan medis di sejumlah rumah sakit baik di Manokwari dan Sorong maupun di Daerah lain.

Hal ini menurut Anggota Komisi 5 DPRD Papua Barat yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan Abdu Rumkel yang di hubungi Senin 23 Maret 2020 mengatakan, dalam situasi seperti ini dibutuhkan kerja sama antara semua pihak, tidak terkecuali perusahan besar yang selama ini beroperasi di wilayah Papua Barat.

“Saya kira ini soal panggilan nurani, perusahan yang beroperasi di wilayah Papua Barat untuk membantu bersama pemerintah melakukan pencegahan virus corona di wilayah Papua Barat” Kata Anggota Komisi 5 DPRD Papua Barat Abdu Rumkel.

Dia mengatakan, DPRD selama ini melihat pemerintah sedang keteteran menghadapi pandemi virus corona, meski saat ini data dari Dinas Kesehatan belum menunjukan pasien di Papua Barat positif Virus Corona namun dengan melihat peralatan yang ada perlu adanya tanggung jawab bersama terutama dari kalangan swasta dan BUMN.

“Kita tentu tidak berharap lebih kepada pemerintah pusat, di sana juga sedang mentasak hal yang sama yang menjadi ancaman di seluruh wilayah maka perlu adanya kerja sama pihak lain terutama perusahan yang beroperasi mencari keuntungan di wilayah Papua Barat” ujarnya

Dia mengatakan, saat ini perusahan besar seperti PT. SDIC yang beroperasi di Maruni kemudian LNG Tangguh dan perusahan minyak dan gas lain di Bintuni dan Sorong serta perusahan kelapa sawit dan sebagainya sudah saatnya memiliki panggilan nurani terhadap persoalan yang tengah di hadapi saat ini.

Terpisah, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Manokwari mempertanyakan tanggung jawab moral perusahan pabrik semen PT. SDIC dan sejumlah perusahan besar yang beroperasi di wilayah Papua Barat dalam membantu pemerintah daerah menangani pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid19.

“Saya hingga saat ini belum melihat kepedukian perusahan-perusahan yang beroperasi di wilayah Papua Barat dalam membantu pemerintah mencegah Covid19 terutama di Papua Barat” Kata Ketua HMI Cabang Manokwari, Saridin Tefruan Senin 23 Maret 2020.

Dia menekankan hal ini pada Perusahan Pabrik Semen PT SDIC yang beroperasi di Maruni Manokwari Papua Barat yang selama ini mengeruk hasil kekayaan untuk mencari keuntungan.

“Perusahan Pabrik semen ini kan mengeruk hasil di Tanah ini kemudian keuntungan di bawah ke Negara asalnya China, maka sudah seharusnya membantu pemerintah di saat pemerintah sedang berjibaku dalam penanganan pandemi Covid19 ini” ujarnya.

Lagi pula kata dia, Virus yang mewabah di dunia ini berasal dari Negeri asal perusahan pabrik semen maka semestinya mereka memiliki tanggung jawab moral untuk membantu memikirkan solusi guna menyelamatkan masyarakat di Wilayah ini dari ancaman kematian.

“Saya kira virus ini berasal dari Wuhan China negara asal perusahan PT. SDIC ini maka memang mereka memiliki Empati dan tanggung jawab moral membantu pemerintah Papua Barat memikirkan solusi” ujarnya.

Dia juga berharap bukan hanya PT. SDIC namun perusahan lain seperti yang beroperasi di Kabupaten Teluk Bintuni (LNG Tangguh) perusahan kelapa sawit dan perusahan perikanan yang memiliki modal besar harus menjadi bagian dari pemerintah agar bersama-sama menghadirkan solusi.

“Saya berharap para pemilik perusahan berskala modal besar yang beroperasi di wilayah ini agar membantu pemerintah daerah, terlepas dari BUMN dan BUMD di Daerah ini” tuturnya.

Sementara Kepala SKK-Migas Papua Maluku Rianto Pudyantoro terpusat saat di konfirmasi mengatakan hal yang menjadi concrn DPRD menurutnya sangat bagus untuk ditindak lanjuti, ia mengaku masukan seperti itu juga di terima namun saat ini sedang di bicarakan di Jakarta


Tentang concern DPRD, saya kira sangat bagus untuk di tindak lanjuti. Saya juga sudah menerima masukan tersebut, saat ini sedang dalam pembahasan di Jakarta. Krn SKK Migas beroperasi di seluruh Indonesia sehingga perlu penanganan yang konperehensif dan menyeluruh.” kata Kepala SKK-Migas Pamalu Rinto Pudyantoro saat dikonfirmasi.

Ia menegaskan soal keprihatinan bencana Covid19 hal ini merupakan sepengetahuan dia kini sedang dilakukan kordinasi di Jakarta.

” SKK-Migas Pamalu mengikuti Protokol dari Jajarta dan surat edaran Pemda setempat, terutama Kota Sorong dan Pemda Papua Barat” Jelasnya. (AD)

Pos terkait