Maybrat, kabartimur.com- Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh-Sekda) Kabupaten Maybrat Ferdinandus Taa menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh terlibat di dalam politik praktis dan secara terang terangan menyatakan dukungan untuk salah satu kandidat atau partai politik tertentu. Ferdinandus mengatakan ASN wajib menjaga Netralitas.
“Yang dituntut penyelenggara kepada kita ASN adalah Netralitas, tidak ke kiri dan ke kanan, tidak ke partai A dan tidak ke partai B,” tegas Ferry usai membuka Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara, digelar oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Rabu, 13 April 2023 di Gedung Samu Siret.
Dia melanjutkan, pihaknya siap membuka diri menerima laporan dari penyelenggara tentang keterlibatan ASN pada pemilihan umum, pilkada maupun pileg 2024 nanti.
“Kalau ada data ambil dan kirim ke saya dengan Pak Bupati, kami tidak ada urusan, kita akan berikan sangsi tegas,” kata dia.
Ferry menyebut, ASN mestinya menyadari dirinya adalah pelayan masyarakat, jangan mengulang kembali tahun-tahun sebelum yang hampir banyak ASN ikutan berpolitik secara nyata pada pemilu.
“Pemilu-pemilu tahun lalu itu kan banyak dari kita ikut terlibat makannya semua kacau. Sangsi akan diberikan tegas sesuai undang-undang, ada ringan, berat bahkan bisa sampai pada pemecatan,” tukasnya.(Red/CR)
