Miris! Berada di Ibukota Propinsi Papua Barat, 22 Tahun Warga di Dusun Mihij Prafi Belum Nikmati Listrik dan Pendidikan

MANOKWARI, Kabartimur.com- Kondisi Masyarakat Adat di Dusun Mihij, Kampung Desay, Distrik Prafi Kabupaten Manokwari sangat memprihatikan.

Pasalnya di Dusun Mihij Kampung Desay Distrik Prafi ini sama sekali tidak ada Listrik, air Bersih, fasilitas Pendidikan maupun fasilitas umum seperti jalan raya pun tdk ada hanya ada jalan tikus kecil dari depan jalan ke dalam dusun tempat masyarakat adat Papua ini bermukim.

Bacaan Lainnya

Hal itu terkuak setelah ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay , Manawir Paul Finsen Mayor melakukan kunjungan setelah ada informasi dari warga.

“Beberapa warga masyarakat baik dari perkumpulan warga Nusantara yang tinggal bersama-sama di kampung Desay kemudian menghubungi Dewan Adat Wilayah III Doberay Papua Barat sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat untuk turun dan melihat langsung kondisi hidup Masyarakat Adat Papua disana yang sehari-hari seperti itu” ujar Finsen kepada Kabartimur.com , Sabtu (24/9/2022).

Finsen menyampaikan bahwa atasnama Masyarakat Adat Papua di wilayah Doberay/Papua Barat merasa sangat Prihatin dengan kondisi Masyarakat Adat di Dusun Mihij, Kampung Desay, Distrik Prafi Kabupaten Manokwari.

Baca Juga :   107 Tahun Injil Masuk Rakwa, Bupati Mambor Ingin Situs Religi Dapat Perhatian Khusus

“Keprihatinan kami karena sejak Otsus Papua diberlakukan sejak Tahun 2001 sampai dengan saat ini sudah mencapai 20-an Tahun, namun masih ada Anak-anak Generasi muda Orang Asli Papua ( OAP) yang tidak bisa mengenyam pendidikan di PAUD, SD Maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP) hal ini karena tidak ada fasilitas umum yang dapat digunakan sebagai tempat dan penunjang keseharian Masyarakat Adat disana’ ujar Finsen.

Lanjut Finsen menjelaskan, di Dusun Mihij, Kampung Desay Distrik Prafi Kabupaten Manokwari ini dihuni oleh Masyarakat Adat Papua dari Suku Besar Arfak.

“Keprihatinan kami karena generasi muda Orang Asli Papua ini apabila tidak disentuh dengan pendidikan, maka bagaimana kehidupan mereka kedepannya? ” Kata Finsen seraya mempertanyakan keberhasilan Otsus di tanah Papua dan hal inilah yang membuat masyarakat adat Papua selalu berteriak di jalanan karena ketidakadilan yang dirasakan.

Baca Juga :   Luar Biasa, Kabupaten Manokwari¬† Kembali Raih WTP yang Ke- 2 Kali, Mosso: Ini Sejarah Kab Manokwari

Sehubungan dengan itu, Dewan Adat Wilayah III Doberay Papua Barat sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Manokwari agar segera turun dan melihat langsung kondisi hidup Masyarakat Adat Papua di Dusun Mihij Kampung Desay Distrik Prafi Kabupaten Manokwari.

“Juga Kepada Anggota DPRD Kabupaten Manokwari agar segera turun kesana , sebagai wakil rakyat harus wajib melihat langsung kondisi hidup Masyarakat Adat Papua di wilayah ini. Sangat prihatin dan menyakiti hati nurani orang asli Papua ketika melihat saudara kita sendiri masih dalam kondisi seperti itu” ujar Finsen dengan nada sedih.

Finsen menambahkan, kondisi masyarakat disana dalam satu rumah dihuni oleh sekitar 4 sampai 5 kepala keluarga tanpa adanya listrik dan kehidupan masyarakat adat untuk bertahan hidup mengandalkan hasil kebun yang kemudian bisa dijual ke pasar.

Baca Juga :   Prosesi Penggalian Kerangka Makam di Rendani Mendapat Dukungan Dari Pihak Keluarga

“Masih banyak anak-anak asli Papua yang diusianya yang masih belia tidak bisa menikmati pendidikan. Semoga ada Anak-anak Tuhan yang tergerak hati untuk membantu anak-anak asli Papua disana untuk dapat bersekolah dan mewujudkan masa depannya” harap Finsen.

Sesuai dengan Thema Dewan Adat Papua yakni selamatkan Manusia Papua, maka kami akan selalu menjadi Penyambung lidah Masyarakat Adat Papua agar mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan hidup sesuai dengan tatanan kehidupan yang baik dan benar.

“Besar harapan kami untuk Bapak Bupati kabupaten Manokwari sebagai anak adat Papua dari suku Besar Arfak bisa turun langsung dan meninjau lokasi yang sangat memprihatinkan, apalagi kabupaten Manokwari sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat, kok masih ada yah, OAP yang tidak menikmati pembangunan dan fasilitas Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi Papua Barat ini, sangat disayangkan dengan situasi ini” tandas Finsen. (Red/*)

Pos terkait