WASIOR – Kabupaten Teluk Wondama telah mencatatkan cakupan vaksinasi virus corona atau Covid-19 sebesar 71 persen dari total tenaga kesehatan (nakes) yang ada.
Sejak pencanangan secara resmi pada 1 Februari 2021 lalu, dari 592 orang nakes yang ditargetkan, hingga hari ke-10 sudah sebanyak 432 nakes di Wondama telah menjalani vaksinasi.
“Artinya secara teori Herd Immunity 70 persen kita sudah tercapai. Tapi saya tidak mau berpikir global. Kita harus cek per distrik berapa tenaga kesehatannya, satu Puskesmas berapa persen.
Tapi kita mau kalau misalnya di Puskesmas 10 orang (nakes) yang Puskemas kecil 7 orang minimal sudah divaksin. Itu yang kita kejar,”ujar Kepala Dinas Kesehatan Teluk Wondama dr.Habel Pandelaki di sela-sela mengikuti rapat paripurna DPRD di Rasiei, Kamis lalu.
Menurut Pandelaki, dari 592 nakes yang terdaftar tidak semua bisa melakukan vaksinasi. Sedikitnya 30 orang dipastikan tidak bisa menerima vaksin Covid-19 lantaran sebelumnya sudah terkonfirmasi positif corona.
Beberapa yang lain juga berhalangan karena mengidap penyakit tertentu. Karena itu cakupan vaksinasi akan diperluas dengan menyasar nakes lain yang belum terdaftar juga terhadap petugas nonmedis yang bekerja pada fasilitas kesehatan termasuk petugas keamanan dari unsur TNI/Polri.
“Memang tidak mungkin bisa 100 persen karena ada yang sudah terkonfirmasi positif. Sekitar 30 orang yang sudah konfirmasi positif. Jadi 30 itu dikeluarkan dari daftar.
Kita sedang tambah terus. Akan tambah yang berijazah kesehatan walaupun yang belum bekerja dan TNI/Polri yang bertugas menjaga keamanan di fasilitas kesehatan,”terang Pandelaki.
Dari 1.280 dosis vaksin Sinovac yang diterima Pemkab Teluk Wondama, pihaknya menargetkan semuanya bisa dipakai dengan terus memperluas cakupan vaksinasi.
“Paling minim yang tersisa sekitar 100 (dosis), supaya secepatnya semua divaksinasi,”ucap Pandelaki menambahkan.
Adapun dijadwalkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap kedua akan dilaksanakan pada 15 Februari 2021 yang diawali dengan penyuntikkan vaksin kepada 12 tokoh yang terdiri atas pejabat daerah, tokoh masyarakat juga tokoh agama. (Nday)
