WASIOR, Kabartimur.com – Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengakui pembangunan kebudayaan dan kesenian daerah di wilayah Papua Barat belum berjalan secara optimal.
Salah satu indikatornya adalah masih rendahnya indeks pembangunan kebudayaan (IPK) di Provinsi Papua Barat.
Sesuai pengukuran tahun 2018, IPK Provinsi Papua Barat adalah sebesar 47,41 yang menempatkan provinsi kedua di Tanah Papua itu berada pada posisi ke-31 dari 34 provinsi di Indonesia.
Meskipun masih lebih baik dibanding Provinsi Papua yang berada pada urutan ke-34 namun IPK Papua Barat tetap masih jauh dari IPK nasional yakni 53,74.
Adapun IPK merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kebudayaan di suatu wilayah.
“Masih rendahnya IPK Provinsi Papua Barat harus dijadikan sebagai tolok ukur bagi kita semua untuk terus membangun sinergitas disertai upaya kolaboratif untuk meningkatkannya, “pesan Ali Baham dalam sambutan tertulis.
Sambutan Pj Gubernur itu Dibacakan Asisten II Setda Kabupaten Teluk Wondama Jemmy Suila pada pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional di Gedung Sasana Karya Kantor Bupati Teluk Wondama di Rasiei, Senin, 11 Desember 2023.
Jemmy Suila yang tampil mewakili Bupati Hendrik Mambor pada kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (ParBud) Provinsi Papua Barat.
Lebih lanjut Ali Baham menekankan, upaya untuk menjaga eksistensi serta kelestarian budaya dan kesenian daerah harus terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Termasuk dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) para pelaku kebudayaan dan kesenian juga terkait tata kelola lembaga kesenian tradisional.
Ali Baham berharap dengan penguatan SDM serta tata kelola lembaga kesenian tradisional, kekayaan budaya juga kesenian daerah di Provinsi Papua Barat dapat dikelola dengan baik sehingga bisa menjadi komoditas unggulan daerah.
“Sehingga kebudayaan dan kesenian daerah bisa menjadi tuan di negeri sendiri serta diakui di level nasional maupun internasional, “pesan mantan Sekda Kabupaten Fakfak itu.
Steven Sayori, seorang penggiat kesenian daerah di Kabupaten Teluk Wondama yang menjadi peserta pelatihan mengharapkan adanya perhatian yang lebih serius dari pemerintah terhadap keberadaan sanggar-sanggar seni maupun komunitas kesenian daerah lainnya.
Sayori berpandangan perhatian pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten terhadap sepak terjang kesenian daerah di tanah Papua masih sangat minim.
Hal itulah yang membuat kesenian daerah asli Papua khususnya di Teluk Wondama menjadi kian terpinggirkan.
“Yang paling dibutuhkan adalah pembinaan untuk penguatan SDM-nya (sumber daya manusia). Jadi kami harapkan dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten itu kalau bisa langsung turun lihat sanggar-sanggar (sanggar seni) ini supaya bisa tahu apa yang dibutuhkan secara langsung, “kata Sayori.
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional diikuti 50 peserta yang merupakan perwakilan dari sanggar-sanggar seni dan sanggar wisata.
Juga para seniman dan penggiat budaya di Kabupaten Teluk Wondama.
Turut hadir Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Teluk Wondama Kristian Mambor, Kepala Bidang Kesenian Dinas ParBud Papua Barat Elnatan Meidy dan mantan Plt Kepala Dinas Budpar Papua Barat Roland Sarwom. (Nday)
