MANOKWARI- Dalam rangka Hari Menanam Pohon Serentak Tahun 2018, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPH) Wilayah VII Manokwari lakukan penanaman pohon di sekitar kantor bupati Manokwari, Jalan Esau Sesa, Selasa (4/11/2018).
Kepala kantor Kesatuan Hutan Lindung Wilayah XII Manokwari, Marthen Mayor dalam sambutannya membacakan sambutan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI, Siti Nurbaya.
Dikatakan bahwa pperingatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional pada Tahun 2018 berbeda dari tahun sebelumnya karena tahun ini HPMI dilebur , disatukan dengan Pencanangan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GN PDAS).
Penanaman pohon sebagai cara mengembalikan vegetasi lahan dan hutan yang terdegradasi. Juga untuk melakukan pemulihan kondisi lahan atau hutan secara lebih luas yaitu sebuah satuan ekosistem DAS.
“Yang segera kita pulihkan ialah fungsi Hidrologi DAS agar kembali sehat dan berkontribusi bagi pencegahan bencana serta peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyrakat. Mulai Tahun 2018 dan seterusnya yang akan diperingati ialah pemulihan DAS,” ujar Marthen Mayor.
Pencanangan gerakan nasional pemulihan DAS tahun ini mengambil tema” DAS Sehat, Sejahterahkan Rakyat”. Sesuai konteks DAS karena yang dikelolah adalah bentang alam dengan berbagai unsurnya yang saling terkait.
DAS merupakan wadah atau ekosistem dimana seluruh atovitas manusia berada dengan segala dinamikanya. Agar sebuaha ekosistem atau DAS tetap sehat dann berfungsi maka keseimbangan harus dijaga.Untuk itu bentuk intensitas dan kekuatan rajutan antar atribut lahan yang harus diperhatikan.
Melalui kegiatan ini, Marthen Mayor berharap sebagai momentum untuk menempatkan betapa pentingnya dan mendesaknya pemulihan DAS sebagi bentang alam dan kegiatan penanaman pohon sebgai salah satu strategi yang tidak berdiri sendiri dalam pemulihan DAS.
Melalui kegiatan ini, juga diharapkan ada pendekatn yang lebih holistik dalam bentuk konteks DAS, berbagai program pengelolahan sumberdaya alam dapat diinternaliasikan kedalam tata ruang sehingga harmonisasi program dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan dampak dan manfaat.
