HALTIM, KABARTIMUR.COM- Fraksi Demokrasi Amanat Rakyat (DARI) Indonesia DPRD Kabupaten Halmahera Timur memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna DPRD Haltim, Fraksi DARI Indonesia menyoroti sejumlah persoalan strategis, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan belanja modal, evaluasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), hingga kepastian pembayaran proyek luncuran Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi DARI Indonesia, Dirwan Din, menegaskan pendapat akhir fraksi bukan sekadar formalitas politik untuk menyatakan persetujuan terhadap dokumen anggaran.
“Bagi Fraksi DARI Indonesia, pendapat akhir bukan sekadar formalitas untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap sebuah dokumen anggaran. Pendapat akhir adalah penegasan sikap politik atas arah pengelolaan keuangan daerah,” ujar Dirwan dalam rapat paripurna.
PAD dari Sektor Tambang Harus Dioptimalkan
Salah satu sorotan utama Fraksi DARI Indonesia adalah masih belum maksimalnya pemerintah daerah dalam menggali potensi PAD, khususnya dari aktivitas perusahaan pertambangan yang beroperasi di Halmahera Timur.
Fraksi meminta Pemkab Haltim lebih agresif dan transparan dalam memastikan penerimaan daerah dari sejumlah sektor pajak, di antaranya Pajak Air Tanah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Restoran, serta PBJT atas konsumsi tenaga listrik dari perusahaan pertambangan.
Dirwan menilai pemerintah daerah tidak boleh menjadikan keterbatasan kewenangan sebagai alasan untuk tidak mengoptimalkan hak fiskal daerah.
“Daerah tidak boleh menjadi kuat hanya ketika menerima dampak aktivitas investasi, tetapi menjadi lemah ketika memperjuangkan hak fiskalnya,” tegasnya.
Menurut dia, perusahaan pertambangan yang menjalankan aktivitas usaha dan memanfaatkan sumber daya di wilayah Halmahera Timur harus memberikan kontribusi fiskal sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat koordinasi, pengawasan, pendataan, serta mekanisme penagihan agar seluruh kewajiban perpajakan dan retribusi yang menjadi hak daerah dapat dipenuhi.
SiLPA Jangan Selalu Dianggap Efisiensi
Fraksi DARI Indonesia juga menyoroti kenaikan belanja modal dalam P-APBD 2026 yang salah satunya dipengaruhi pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2025 yang terlambat diselesaikan.
Kondisi tersebut, menurut Fraksi DARI Indonesia, perlu menjadi bahan evaluasi serius terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fraksi juga mengingatkan agar SiLPA tidak otomatis dimaknai sebagai indikator efisiensi anggaran.
Jika SiLPA muncul karena kegiatan, khususnya pekerjaan fisik, tidak mampu diselesaikan sesuai target waktu, maka kondisi tersebut justru menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran.
“Rakyat tidak membutuhkan anggaran yang sekadar terserap. Rakyat membutuhkan pembangunan yang benar-benar selesai dan dirasakan manfaatnya,” kata Dirwan.
Pemkab Diminta Segera Bayar Proyek yang Telah Rampung
Catatan penting lainnya berkaitan dengan kewajiban pembayaran atas kegiatan luncuran Tahun Anggaran 2025.
Fraksi DARI Indonesia mendesak pemerintah daerah segera menuntaskan pembayaran pekerjaan, khususnya proyek fisik yang telah dinyatakan selesai 100 persen dan telah memenuhi seluruh persyaratan administratif.
Fraksi menilai penundaan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan dapat berdampak terhadap kredibilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, persoalan tersebut juga dinilai perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap pengelolaan dan alokasi dana transfer pemerintah pusat pada Tahun Anggaran 2027.
Dirwan menegaskan Fraksi DARI Indonesia akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Fraksi DARI Indonesia memastikan akan terus mengawal fungsi pengawasan agar setiap rupiah dalam P-APBD 2026 benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur,” pungkasnya. (Red/Aples)
