Makassar Kabartimur.Com
Ratusan Mahasiswa Anti Korupsi yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Toraja (FORMAT) Makassar menggelar aksi demonstrasi di depan Polda Sul-Sel untuk segera mengusut tuntas segala dugaan kasus Korupsi di Toraja yang sudah lama mengendap alias mandek di POLDA Sul-Sel, serta meminta Kapolda Baru segera mengevaluasi kinerja POLRES Tana Toraja dalam penanganan beberapa Kasus Korupsi di Toraja, Jumat, 19/11/2021.
Aksi tersebut dilaksanakan dalam rangka merespon beberapa kasus korupsi di Toraja yang sementara di tangani oleh Polda Sul-Sel. Makassar.
Beberapa kasus dugaan korupsi di Toraja yang sementara di tangani oleh Polda Sul-Sel di antaranya kasus dugaan korupsi pembebasan Lahan Bandara Buntu Kunyi Mengkendek, dugaan kasus korupsi pengadaan baju olahraga di lingkup SKPD di Kab. Tana Toraja, dugaan korupsi penataan Kawasan Wisata Religi Patung Burake di Tana Toraja, dugaan kasus Korupsi TPA Nanggala Kab. Toraja Utara, dugaan kasus korupsi Peningkatan jalan Bittuang-Bolokan.
Beberapa kasus korupsi tersebut hanya terparkir rapih di meja penyidik Polda Sul-Sel tanpa ada kejelasan hukum yang jelas dalam penanganannanya.
“Kami mewakili masyarakat Toraja mengungkapkan kekecewaan dan menganggap bahwa Polda Sulsel sebagai Institusi Penengak Hukum tidak Profesional dalam penanganan kasus korupsi di Toraja, karena banyak kasus sudah berlarut-larut bahkan bertahun-tahun hanya berjalan di tempat.
Ini bukti bahwa beberapa kasus dugaan korupsi ditoraja penanaganannya mandek di Polda Sul-Sel dan sampai hari ini belum ada kejelasan terhadap kasus tersebut. Ini tentunya menjadi preseden buruk terhadap insititusi aparat penegak hukum seperti Kepolisian ungkap Wahyu Pratama (Korlap).
“Kedatangan kami di Polda Sul-Sel sebagai bentuk konsistensi kami dalam mengawal kasus korupsi di Toraja sekaligus ingin menyampaikan kepada Kapolda Baru bahwa banyak Pekerjaan Rumah yang harus menjadi skala prioritas untuk dituntaskan misalnya beberapa kasus korupsi di Toraja yang sementara di tangani oleh Polda Sul-Sel.
Untuk itu kami berharap sejak serah terimah jabatan sebagai Kapolda Sul-Sel yang baru Bapak Irjen Pol. Nana Sudjana menjadi energi dan semangat baru dalam pemeberantasan korupsi di Sul-Sel terkhusus di Toraja” ungkap wahyu dalam orasinya.
Setelah menyampaikan orasi, perwakilan Format di terima untuk berdialog dengan pihak Dirkrimsus, dalam dialog tersebut Format di terima langsung oleh Kanit III Tipikor Bapak Hatta didampingi beberapa penyidik Tipikor Krimsus Polda Sul-Sel. Dalam pertemuan tersebut Kanit III Tipikor menjelaskan bahwa beberapa dugaan kasus Korupsi tersebut antara lain dugaan kasus Pembebasan Lahan Bandara Buntu Kunyi Mengkendek itu sudah di P-21 kan.
Sementara kasus dugaan korupsi Baju Olahraga untuk Lingkup SKPD Tana Toraja masih dalam tahap penyidikan dan sudah ada hasil audit kerugian negara, kemudian kasus dugaan korupsi penataan Kawasan Wisata Religi Patung Buntu Burake di Tana Toraja, dugaan korupsi TPA Nanggala Kab. Toraja Utara dan kasus Dugaan Korupsi Peningkatan jalan Bittuang-Bolokan pihak tipikor tidak mengetahui secara mendetail posisi dan kelanjutan kasus tersebut dan akan segera kami cek ulang.
Fenomena ini kami anggap kegagalan fatal pemberantasan korupsi di Polda Sul-Sel. Klaim yang disampaikan oleh Kanit III Tipikor bahwa polda Sulsel mendapat peringkat 1 penanganan kasus korupsi di Republik ini berbanding terbalik dengan fakta dilapangan. Buktinya beberapa kasus yang kami kawal misalnya Kasus dugaan korupsi pengadaan baju Olahraga mandek sejak Tahun lalu tidak ada kemajuan. Lebih penting daripada itu beberapa kasus yang lain kehilangan jejak karena Kanit III Tipikor tidak mengetahui soal kasus ini apalagi perkembangannya. Tegas Heriadi (Ketua Format).
Ketidaktahuan posisi kasus dan kelanjutan beberapa kasus dugaan korupsi yang ditangani Polda Sejak beberapa Tahun lalu oleh pihak Krimsus dalam hal ini Kanit III Tipikor Polda Sul-Sel mengindikasikan bahwa betul Polda Sul-Sel tidak serius, tidak profesional dan terkesan melakukan pembiaran dalam penganan kasus dugaan korupsi tersebut. Public wajib bertanya-tanya ada apa? Lanjut Heriadi.
Setelah melakukan dialog, FORMAT langsung memasukkan laporan kasus dugaan korupsi penyalagunaan anggaran dana covid-19 Tahun 2020 di Ruangan Pengaduan/Sekretariat Umum, laporan tersebut kami buat berdasakan investigasi dan laporan masyarakat serta analisa Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuagan Republik Indonesia ( BPK RI ) dan hasil pansul DPRD Tana Toraja. Dan kami berharap laporan ini segera dintindak lanjuti oleh Polda Sul-Sel sebagai bentuk keseriusan memberantas korupsi di Toraja.
“Negara telah menganggarkan dana covid 19 untuk percepatan pemutusan mata rantai covid 19 di tana toraja, namun dalam praktiknya kami menduga kuat anggaran dana covid 19 tersebut diduga telah selewengkan oleh pejabat pengelola anggaran dana covid-19. Untuk itu POLDA Sul-Sel harus menindaklanjuti laporan kami ini. Sangat miris ketika masih ada saja Pejabat yang berani meyelewengkan Anggaran Covid apalagi di tengah krisis, ungkap Taufik (Pengurus Format Makassar). (***)
