Haltim, Kabartimur.com – Kejari Haltim Tahan Mantan Kepala Puskesmas Buli, Dugaan Korupsi Dana BOK Rp 524 Juta
Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Timur melalui Seksi Tindak Pidana Khusus melaksanakan Tahap II dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Perawatan Buli Tahun Anggaran 2022, Kamis (12/11/2026).
Tahap II tersebut dilaksanakan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi, penelusuran dokumen, pemeriksaan ahli, serta pengumpulan barang bukti yang relevan.
Melalui rilis dari Humas Kejari Haltim yang diteruskan oleh Kasi Intel, Aji Ibnu Rusyd, S.H. menerangkan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, penyidik menilai terdapat alat bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka kepada N.A.K, yang pada tahun 2022 menjabat sebagai Kepala Puskesmas Perawatan Buli sekaligus pengelola anggaran Dana BOK Puskesmas Perawatan Buli Tahun 2022.
“Penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-199/Q.2.18/Fd.2/10/2026 tanggal 29 Oktober 2026,” terangnya.
Lanjtunya, Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran BOK pada Puskesmas Perawatan Buli yang bersumber dari APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2022.
Nilai anggaran sebesar Rp 1.660.060.000, dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 1.421.097.670. Berdasarkan hasil penyidikan dan perhitungan ahli Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 95/703/LHA-PKKN/IX/2026 tanggal 1 September 2026, dugaan perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 524.562.000.
Dalam konstruksi perkara, tersangka diduga melakukan, 1. Kegiatan yang tidak dilaksanakan dan/atau tidak dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, 2. Pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban, 3. Pemalsuan dokumen pertanggungjawaban, antara lain berupa tanda tangan pihak-pihak terkait serta dokumen pendukung yang menggunakan tanda tangan dan cap stempel yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan 4. Praktik pinjam nama pelaksana, sehingga identitas pelaksana yang tercantum dalam dokumen tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya.
“Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang setelah berlakunya KUHP Nasional pengacuannya diganti dengan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang setelah berlakunya KUHP Nasional pengacuannya diganti dengan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023.
Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, diperoleh bukti yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi tindak pidana.
Jaksa Penuntut Umum berpendapat agar tersangka dilakukan penahanan, dengan pertimbangan subjektif berdasarkan Pasal 100 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu tersangka dikhawatirkan akan mempersulit proses pemeriksaan, penuntutan dan atau persidangan, melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana.
“Secara objektif, tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” tandasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, tersangka dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Ternate sejak tanggal 12 November 2026 sampai dengan 1 Desember 2026, selama 20 hari.
Kejari Halmahera Timur menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta hak-hak tersangka sesuai ketentuan hukum.
“Kejari Haltim juga berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap dugaan tindak pidana korupsi secara serius, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” terangnya.
