Manokwari, kabartimur.com – DPRK Manokwari menegaskan komitmennya mendorong percepatan pembangunan daerah melalui sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Ketua DPRK Manokwari, Joni Murid, dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III tentang penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Manokwari Tahun 2025 di Ruang Paripurna DPRK Manokwari, Sowi Gunung, Rabu (5/8/2026).
Joni mengatakan, pembahasan LKPJ merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK sekaligus bagian dari mekanisme evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja sama dalam proses pembahasan dokumen LKPJ secara kritis dan konstruktif.
Menurutnya, DPRK menekankan pentingnya percepatan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelesaian infrastruktur dasar, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Rekomendasi yang kami sampaikan bukan sekadar daftar kritik, tetapi rangkuman solusi dan arah perbaikan agar program pembangunan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Joni.
Dalam rekomendasinya, DPRK memberikan perhatian pada sejumlah sektor strategis. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah didorong mempercepat revitalisasi sekolah dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.
Pada sektor kesehatan, DPRK meminta pemenuhan tenaga medis, percepatan penyelesaian pembangunan RSUD, peningkatan fasilitas kesehatan, digitalisasi layanan, serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan.
Sementara di bidang infrastruktur, DPRK mendorong percepatan pembangunan jalan, drainase, fasilitas pasar, pengendalian banjir, serta pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah.
DPRK juga menyoroti pentingnya penguatan ketertiban umum melalui peningkatan kapasitas Satpol PP, pembentukan kepolisian sektor (Polsek) di wilayah yang membutuhkan, serta keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat tata kelola dana kampung, mengembangkan ekonomi desa, serta memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Di sektor pariwisata dan ekonomi, DPRK merekomendasikan penyelesaian persoalan hak atas destinasi wisata, pemberdayaan mama-mama Papua, pembangunan pasar rakyat, optimalisasi aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), penguatan fungsi Inspektorat, percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) prioritas, serta pemerataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan.
Joni menegaskan, seluruh rekomendasi tersebut disusun agar menjadi arah kebijakan yang tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penyelesaian program pembangunan yang belum optimal, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan setiap anggaran pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Manokwari. (Red/*)
